KPPU Tak Berdaya Usut Kasus Kartel Tarif Peti Kemas di Batam

1492
Pesona Indonesia
Ketua Komisi Persaingan Usaha Syarkawi Rauf (dua dari Kanan) didamping anggota komisioner KPPU Nawir Messi (kanan) Ketua Kadin Batam Jadi Rja Gukguk dan Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar (kiri) memberikan keterangan tentang bahaya kartel di Hotel Said Batamcenter, Senin (31/10/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ketua Komisi Persaingan Usaha Syarkawi Rauf (dua dari Kanan) didamping anggota komisioner KPPU Nawir Messi (kanan) Ketua Kadin Batam Jadi Rja Gukguk dan Kepala KPPU KPD Batam Lukman Sungkar (kiri) memberikan keterangan tentang bahaya kartel di Hotel Said Batamcenter, Senin (31/10/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam untuk menyelidiki kasus dugaan kartel tarif pengangkutan peti kemas dari Batam ke Singapura dan sebaliknya terhambat.

Penghambatnya justru dari peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi KPPU. Yakni, UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, KPPU tidak dapat langsung memeriksa perusahaan peti kemas lantaran perusahaan tersebut berbasis di Singapura. Perusahaan yang ada di Batam hanya bersifat sebagai agen.

“Investigasi pelaku usaha di luar negeri tidak bisa dilakukan meskipun itu merugikan masyarakat Indonesia. Sebab, UU nomor 5 tahun 1999 tidak mengatur tentang itu,” kata Syarkawi Rauf dalam Forum Jurnalis di Sahid Hotel Batamcentre, Senin (31/10/2016).

Kasus itu bermula ketika para pengusaha mengeluhkan tarif pengangkutan peti kemas dari Batam ke Singapura yang lebih mahal daripada Jakarta – Singapura atau bahkan Singapura – Malaysia.

Biaya angkutan untuk kontainer ukuran 20 feet dari Batam ke Singapura mencapai USD 555. Sedangkan ukuran 40 feet mencapai USD 750. Padahal, jarak Batam dengan Singapura hanya 28 kilometer yang bisa ditempuh angkutan kontainer dalam 2 jam.

Sementara, biaya angkut kontainer dari Singapura ke Malaysia yang jaraknya lebih jauh yakni 374 kilometer yang membutuhkan waktu tempuh 20 jam, untuk kontainer 20 feet hanya USD 122, dan 40 feet hanya USD 277.

Hingga saat ini, KPPU telah melakukan penyelidikan lapangan ke Pelabuhan Batuampar. Mereka memetakan skema industri pelayanan peti kemas. Mulai dari agen pelayaran ke perusahaan forwarding dan lanjut ke konsumen.

Ketua KPPU KPD Batam Lukman Sungkar mengatakan, pihaknya mau tak mau harus menyelidiki perusahaan peti kemas di Singapura tersebut. Namun, tidak bisa serta merta langsung dilakukan.

“KPPU Singapura sudah menawarkan bantuan kepada KPPU Indonesia untuk melihat ada isu kartel atau tidak di sana,” tutur Lukman Sungkar.

Dalam kasus tersebut, isu kartel lintas negara mulai membayangi. Syarkawi Rauf mengatakan, bukan tidak mungkin, ada kartel dalam kasus tersebut. Terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini.

“Makanya, itu yang menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan revisi UU Nomor 5 tahun 1999,” ujar Syarkawi Rauf lagi.

Revisi itu meliputi lima hal. Salah satunya, yakni, penambahan kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Juga untuk merevisi besaran denda bagi perusahaan yang terbukti melanggar UU nomor 5 tahun 1999.

“Contohnya saja saat kemarin KPPU menghukum perusahaan telekomunikasi dengan denda Rp 25 miliar. Itu ‘kacang’ buat mereka. Sebab, setiap hari mereka itu melakukan transaksi sebesar Rp 75 miliar hingga Rp 200 miliar. Itu tidak memberi efek jera,” timpal Komisioner KPPU, Nawir Messi.

KPPU berharap usulan revisi tersebut dapat segera dikabulkan. Sehingga KPPU dapat lebih berperan untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. Dengan ada kompetisi, pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan.

“No competition, no growth,” tutur Syarkawi.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mendukung penguatan KPPU dengan merevisi peraturan tersebut. Sebab, ia banyak menemukan permasalahan-permasalahan usaha yang melibatkan perusahaan di luar negeri.

“Banyak perjanjian usaha yang dibuat di luar negeri tapi beroperasi di Batam. Tapi saya tidak tahu apakah itu termasuk persaingan usaha atau tidak,” tutur Jadi. (ceu)

Respon Anda?

komentar