Penolakan Tarif Baru UWTO Makin Meluas, BP Batam seperti Tuan Tanah

1189
Pesona Indonesia
Sapnduk penolakan UWTO menghiasi Kota Batam. Foto: Hsking Jaya‎/FP/WB
Sapnduk penolakan UWTO menghiasi Kota Batam. Foto: Hsking Jaya‎/FP/WB

batampos.co.id – Sikap keras Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tetap memberlakukan tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Bahkan BP Batam disebut tak ubahnya seperti tuan tanah yang memeras masyarakat melalui pungutan UWTO.

Ketua Himpunan Pengusaha Tanjungpantun, Batam, Harsono menyebut sikap BP Batam yang secara sepihak menaikkan tarif UWTO itu sangat egois. Bahkan BP Batam sama sekali tidak membuka celah kompromi meski kebijakan tersebut ditentang karena dinilai merugikan dan memberatkan.

“BP Batam seperti tuan tanah. Dunia sudah modern kenapa masih ada tuan tanah, sudah tidak cocok lagi sekarang,” kata Harsono, Senin (31/10/2016).

Harsono mengatakan, kenaikan UWTO yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 itu terlalu tinggi dan tak masuk akal. Untuk itu, para pengusaha sepakat menolak tarif baru tersebut.

Menurutnya, kenaikan tarif baru UWTO ini akan membuat iklim investasi di Batam kian redup. Para investor akan keberatan menanamkan modalnya di Batam.

Harsono berpendapat, persoalan UWTO ini muncul karena adanya dualisme kepemimpinan di Batam. Yakni antara BP Batam dan Pemko Batam.

“Sebenarnya Batam tidak perlu (ada) dua pemerintahan, cukup satu pemerintahan. Kalau satu kapal dikemudikan dua nakhoda, gimana kapal itu bisa maju. Yang satu mau ke kiri, satu mau ke kanan,” ujarnya.

Dia berharap kondisi ini dicermati pemerintah pusat. Mestinya, kata dia, ada pembagian kewenangan yang jelas antara Pemko Batam dan BP Batam. Jika perlu, kata dia, mestinya dualisme kepemimpinan di Batam dihapuskan.

“Kalau mau maju, Batam harus hilangkan satu fungsi, jangan ada dua pemerintah. Kalau bisa BP Batam dihapuskanlah,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pengusaha lainnya, Amat Tantoso. Menurutnya, kenaikan tarif UWTO ini nantinya akan berdampak pada pengusaha, terutama kalangan menengah ke bawah.

“Kenaikan (UWTO) akan berimbas pada masyarakat Batam, khusunya untuk ekonomi menengah ke bawah. Tarif lama saja sudah sangat sulit,” ujarnya.

Menurut Amat, sepanjang tahun 2016 prekonomian di Batam merosot tajam, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang juga turun drastis.

Dia mengaku sangat menyesalkan kebijakan kenaikan tarif UWTO tersebut. Apalagi pembahasannya tidak melibatkan pihak eksternal BP Batam, seperti pengusaha, DPRD, kepada daerah, dan masyarakat.

Untuk itu, rencananya Amat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri akan bertolak ke Jakarta pada Rabu (2/11) besok untuk bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Menurut dia, polemik tarif baru UWTO di Batam harus segera diakhiri.

“Dampak (kenaikan UWTO) bukan hanya pada kalangan pengusaha saja, tapi pada masyarakat secara luas,” imbuhnya. (cr1/rng/leo/ska/eja/she/bp)

Respon Anda?

komentar