TNI Bantu 2.000 Personel Pengamanan Demo 4 November 2016

1060
Pesona Indonesia
Anggota TNI siaga. Foto: istimewa
Ilustrasi Anggota TNI siaga. Foto: istimewa

batampos.co.id – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan kepolisian mendapat bantuan pengamanan dari TNI sebanyak 2.000 tentara. Dengan demikian, jumlah kekuatan pengamanan demo akbar mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diseret ke pengadilan atas dugaan penistaan Alquran, menjadi 18.000 personel.

“Iya, 16 ribu dari Polri dan 2.000 dari TNI,” ujar Tito di Jakarta.

Toto juga menegaskan bahwa ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam demonstrasi atau penyampaian pendapat. Termasuk, untuk demonstrasi 4 November. Yakni, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, harus mengindahkan etika dan moral, serta tidak diperbolehkan untuk menghujat. Terakhir harus menjaga persatuan bangsa.

”Kami harap prinsip ini dipatuhi betul,” terangnya, kemarin.

Pendemo juga diharapkan waspada soal kemungkinan adanya penyusup.

Bisa jadi, pendemo memang hanya ingin menyampaikan pendapat, tapi malah ada yang menunggangi.

”Tolong diwaspadai jangan sampai ada yang mengganggu,” papar jenderal bintang empat tersebut.

Tito juga mengklarifikasi soal informasi tembak di tempat. Menurutnya, setelah mempelajari video dari Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, ternyata semua itu tidak benar.

”Kapolda hanya menyebut kalau ada yang menganggu, maka perlu untuk dilumpuhkan,” terangnya.

Tito juga berkomentar soal kemungkinan demonstrasi dipolitisir. Menurutnya, pasti ada kalau yang ingin memanfaatkannya untuk politik.

”Kesannya yang dilihat masyarakat tentu ada yang memanfaatkannya,” terangnya.

Bagaimana terkait kasus Ahok yang menjadi penyebab demonstrasi?

Dia menegaskan bahwa kasus sedang diproses. Sudah ada sekitar 15 saksi yang diperiksa, diantaranya pelapor, saksi ahli, termasuk dari Front Pembela Islam dan bahkan Ahok juga telah diperiksa.

”Kami akan periksa terus supaya kasus lebih cepat. Prinsipnya penanganan kasus ini sama dengan kasus lain. Semua sama di mata hukum,” jelasnya. (byu/idr/jun/sam/jpnn)

Respon Anda?

komentar