Pejabat BPN Bambang Supriyadi Bantah Lakukan Pungli dan Gelapkan Dana BPHTB

2285
Pesona Indonesia
Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Bambang Supriyadi. SumberFoto: www.potretkepri.com
Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Bambang Supriyadi. SumberFoto: www.potretkepri.com

batampos.co.id – Kasus dugaan pungli di BPN Batam yang mengarah kepada Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Bambang Supriyadi, langsung dibantah oleh Bambang.

Ia menegaskan dirinya tidak terlibat aksi pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen pertanahan. Bahkan dia berani menantang siapapun, termasuk penyidik kepolisian, membuktikan tudingan tersebut.

“Kalau ada orang yang memang punya bukti saya pungli, buktikan, beberkan hal itu, saya siap,” tgas Bambang saat dihubungi melalui sambungan wartawan koran Batam Pos (grup batampos.co.id), Selasa (1/11/2016) malam.

Isu pungli ini sebelumnya dihembuskan sejumlah pengusaha yang mengaku menjadi korban Bambang. Mereka mengaku diminta membayar Rp 1.000 untuk setiap meter tanah yang akan diurus sertfifikatnya.

“Saya katakan, mengutip Rp 1.000 per meter itu tidak benar,” tegas Bambang.

Bambang juga membantah tudingan yang menyebut dirinya menggelapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang jumlahnya mecapai miliaran rupiah.

Menurut dia, tudingan itu tak berdasar. Sebab jika sertifikat lahannya keluar atau terbit, maka otomatis pajak dari BPHTB tersebut sudah disetorkan ke kas negara.

“Apalagi (pajak itu) kami embat, itu mustahil. Nggak (masuk) logika lah,” katanya.

Dia menjelaskan, jika ada pemohon, baik perorangan maupun perusahaan, yang mengeluhkan lamanya proses pengurusan sertifikat tanah, itu bisa disebabkan banyak hal. Misalnya ada persyaratan yang belum lengkap. Bukan karena pajak BPHTB-nya tidak disetorkan ke negara.

“Intinya kalau sertifikat keluar, otomatis biaya BPHTB itu sudah tersetor ke negara. Kalau belum disetor, tak akan mungkin bisa terbit sertifikat,” tegas Bambang lagi.

Di luar itu, dia mengakui banyak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ia keluarkan tidak ditandatangani Kepala BPN Batam. Melainkan tandatangannya sendiri.

Namun menurut dia, hal itu diperbolehkan. Karena selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dirinya mendapatkan pelimpahan kewenangan tandatangan dari Kepala BPN Batam.

“Itu sudah diatur Peratuan Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah,” ujar Bambang.

Sementara itu, lahan milik PT Salomon Global Asia yang yang dikabarkan menjadi salah satu objek pungli saat mengurus sertifikat di BPN BatamĀ  masih berupa tanah kosong. Lahan yang berlokasi di pinggir jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, Batuaji itu sebagian ditempati banguna rumah dan kios liar.

Warga yang tinggal di sana mengaku mengetahui pemilik lahan tersebut dari papan atau plang yang terpasang di lahan tersebut.

“Plang itu sudah lama di pasang, tapi sampai sekarang belum ada pembangunan apapun. Bahkan kami tak disuruh pindah juga sampai saat ini,” kata Andre, warga setempat.

Pantauan Batam Pos, pada plang tersebut dijelaskan lahan itu milik PT Salomon Global Asia berdasarkan IP No. 462/IP/KA/XII/2000 Tanggal 01 Desember 2000, Penetapan Lokasi No. 21020347 Tanggal 20 Mei 2001, Surat Perjanjian No. 14/PERJ-DEOPS/L/1/2010 tanggal 27 Januari 2010, Surat Keputusan No. 12 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010dan pengukuhan ulang No.STU/WIL.3/5/2010 tanggal 10 Mei 2010.

Selain PT Salomon, beberapa perusahaan lain juga mengaku menjadi korban pungli di BPN Batam saat mengurus sertifikat lahan. Mereka menumpahkan testimoni di laman lapor.go.id. Di antara pengusaha itu mengaku diminta membayar hingga Rp 150 juta saat mengurus sertifikat lahan milik perusahaan seluas 15 hektare atau 150 ribu meter persegi. Artinya, setiap meter lahan dikenakan biaya Rp 1.000. (gas/eja)

Respon Anda?

komentar