Pungli di BPN Sudah Berlangsung Lama

1201
Pesona Indonesia
Warga sedang mengurus dokumen properti di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Republik Indonesia Kota Batam di Sekupang, Kamis (20/10/2016). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Warga sedang mengurus dokumen properti di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Republik Indonesia Kota Batam di Sekupang, Kamis (20/10/2016). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dugaan kasus pungutan liar (pungli) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam sebenarnya bukan hal baru. Batam Pos termasuk media yang sering memberitakan dugaan praktik pungli di BPN Batam berdasarkan maraknya laporan dari masyarakat dan pengusaha.

Namun yang paling menghebohkan terjadi pada medio 2015 lalu. Di mana ada 84 Notaris dan PPAT yang tergabung dalam Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Batam yang berteriak dan meminta aparat membongkar praktik pungli di BPN Batam.

Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) DPD Khusus Batam juga ikut mengeluhkan praktik pungli di BPN Batam.

Saat itu, Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim, menyebut praktik pungli di BPN Batam sudah berlangsung cukup lama. Penerbitan sertifikat tanah atau bangunan merupakan layanan yang paling rentan menjadi objek pungli. Satu sertifikat tarifnya mencapai jutaan rupiah.

“Padahal kalau tak salah, itu (seharusnya) hanya ratusan ribu saja,” kata Djaja, kala itu.

Dalam praktiknya, menurut Djaja, oknum pegawai BPN tersebut sengaja mengulur waktu dalam menerbitkan sertifikat. Parahnya lagi, pungli tersebut terjadi sejak proses pendaftaran, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat.

Inilah yang membuat para pengembang dan notaris protes. Sebab selain memakan waktu, proses pengurusan dokumen di BPN Batam juga sangat menguras isi kantong.

Selain pengusaha, banyak juga warga yang mengaku menjadi korban pungli di BPN Batam. Seperti yang dialami Inod, warga Batuaji, Batam. Dia mengaku diminta membayar Rp 150 ribu hanya untuk validasi atau pengesahan berkas. Inod menyebutnya pungli, karena petugas BPN tak memberikan kwitansi untuk pembayaran tersebut.

“Ketika saya minta kwitansinya, petugas BPN itu bilang tidak ada kwitansi,” kata Inod.

Saat itu, Inod melakukan validasi berkas uang wajib tahunan otorita (UWTO) ke BPN. Dari awal dia sudah curiga, karena validasi berkasnya itu dilakukan di sebuah ruangan yang biasanya digunakan para satpam.

Benar saja, setelah melakukan validasi, dengan cara menyetempel berkas tersebut, petugas BPN memintanya membayar Rp 150 ribu. Inod sempat protes. Namun petugas dan sekuriti yang saat itu ada di ruangan tersebut malah menyebut dirinya mempersulit urusan.

“Padahal mereka yang mempersulit warga. Menurut saya pembayaran Rp 150 ribu sudah seharusnya disertai kwitansi. Ini tidak ada,” katanya.

Dugaan kasus pungli di BPN Batam ini sempat ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Kemudian diambilalih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) kepri. Namun ujung dari penanganan kasus ini tidak jelas.

Ribut-ribut protes terhadap pungli di BPN Batam ini membuat praktisi hukum Ampuan Situmeang angkat bicara. Dia justru mencurigai, selama ini para notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) juga ikut menikmati hasil pungli tersebut.

Bahkan waktu itu dia meminta pejabat BPN Batam dan PPAT serta notaris di Batam segera ‘bertaubat’. Sebab, kata Ampuan, selama ini mereka melakukan korupsi dan pungli di BPN Batam secara ‘berjamaah’.

“Kalau tidak (berjamaah), kenapa baru sekarang berteriak. Kalaupun ada pungli, kan dibebankan kepada pemohon sertifikat. Jadi sebenarnya yang menjadi objek pungli itu ya masyarakat,” terang Ampuan.

Dia menduga, kasus pungli di BPN Batam sudah berlangsung lama. Yang terbaru, dugaan pungli tersebut mengarah kepada Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Bambang Supriyadi. (gas/eja/bp)

Respon Anda?

komentar