Pungli di Pelindo III Tembus Rp 5 Miliar Sebulan, Direktur Operasionalnya Dibekuk Polisi

638
Pesona Indonesia
Petugas mengamankan satu unit monitor dari ruang kerja Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria. Foto: Ghofuur Eka/Jawa Pos
Petugas mengamankan satu unit monitor dari ruang kerja Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria. Foto: Ghofuur Eka/Jawa Pos

batampos.co.id – Satuan Tugas Sapu Bersih (saber) Pungutan Liar bekerja sama dengan Satgas Dwelling Time Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, meringkus Direktur Operasional dan Pemasaran Pelindo III Rahmat Satria, Selasa (1/11/2016).

Rahmat diduga menerima uang pungutan liar yang dilakukan PT Akara Multi Jaya (AKM). Keterlibatan Rahmat berawal saat menjadi presiden direktur PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Menurut keterangan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Rahmat kooperatif saat kantornya digeledah. Dia hanya bisa pasrah saat digelandang ke kantor polisi.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Takdir Mattanete mengatakan, Rahmat diduga menerima uang dari PT AKM sejak 2014. Pekan lalu polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea, direktur PT AKM. Ketika itu dia tertangkap basah meminta pungutan terhadap empat orang importer. Kini Augusto ditahan di Jakarta.

Nah, dalam pemeriksaan, Augusto menyebut nama Rahmat. ”Jumlahnya spektakuler. Setiap bulan bisa menarik pungutan Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar,” ungkap Takdir.

Jika praktik kotor itu telah berlangsung dua tahun, nilainya sungguh fantastis. Hingga ratusan miliar rupiah.

PT AKM berada di bawah naungan PT TPS. Mereka merupakan rekanan balai karantina pertanian. Sebagai pihak ketiga, PT AKM punya kewenangan membuka segel kontainer.

Jika importer mengirim sepuluh kontainer, PT AKM meminta pungutan untuk semua kontainer. Per kontainer dibanderol Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. Praktik culas itu dilakukan sejak lama. Selama ini, importer sama sekali tidak berdaya dengan pola tersebut. ”Bahkan, barang masih di Singapura saja, sudah ditagih sama mereka,” katanya.

PT AKM bertugas untuk fumigasi karantina. Mereka bertanggung jawab mencegah penyakit yang dibawa oleh hama di dalam kontainer. ”Mereka ini penyedia alat. Kontainer-kontainer yang masuk harus melalui prosedur fumigasi,” tutur Takdir.

PT AKM ditunjuk langsung oleh PT TPS. Alhasil, mereka menguasai lebih dari 50 persen pasar kontainer yang akan dikarantina. Penunjukan itu bukan tanpa balas jasa. Setiap bulan PT AKM menyetor upeti kepada PT TPS. Nah, sebagai presiden direktur PT TPS pada 2014, Rahmat diduga turut menikmati duit haram tersebut. ”Untuk menutup setoran itu, mereka (PT AKM, Red) kemudian memalak para importer,” ujar Takdir.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa Rahmat ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Jakarta. Polisi masih mendalami apakah selama menjadi direktur di Pelindo Rahmat masih kecipratan uang pungli itu.

Takdir mengatakan, tidak tertutup kemungkinan polisi akan memanggil pihak-pihak lain. Misalnya, pihak balai karantina pertanian.

”Bisa saja tersangkanya bertambah. Bergantung pemeriksaan,” kata mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya itu. Sejauh ini, polisi menyita uang Rp 10 miliar. Penyidik juga memeriksa aliran dana yang masuk ke rekening Rahmat.

Operasi Satgas Saber Pungli mengagetkan jajaran manajemen Pelindo III. Tidak ada yang mau berkomentar tentang penangkapan Rahmat. Humas Pelindo III Edi Priyanto mengatakan bahwa pihaknya berada di koridor yang ada. Saat ada karyawan yang terlibat kasus hukum, perusahaan menyerahkannya pada proses hukum yang sedang berjalan. ”Kami sangat menghormati aturan hukum yang ada,” katanya.

Ini bukan kali pertama karyawan Pelindo III tersandung kasus hukum. Desember lalu mantan General Manager (GM) Pelindo III Eko Harijadi Budijanto berurusan dengan polisi karena menodongkan senjata api ke kepala penjaga gerai handphone.

”Kami tidak pernah mengintervensi proses hukum yang ada,” kata Edi. Meski begitu, Pelindo III tidak tinggal diam. Pendampingan tetap ada. Tapi, porsi yang diberikan sesuai aturan yang ditetapkan perusahaan. ”Sudah ada parameternya masing-masing,” ujarnya. (did/riq/c11/ca)

Respon Anda?

komentar