Wapres Jusuf Kalla Sarankan Pengelolaan Lahan Diserahkan ke Pemko Batam

13435
Pesona Indonesia
Ratuasan warga melakukan aksi demo Tolak Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kantor BP Batam, Selasa (1/11/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Ratuasan warga melakukan aksi demo Tolak Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kantor BP Batam, Selasa (1/11/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 41 pengusaha dari Batam akan menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (2/11/2016) hari ini. Mereka meminta Wapres segera turun tangan menyelesaikan kisruh kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam.

Para pengusaha yang akan menemui Wapres hari ini merupakan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Real Estate Indonesia (REI) Batam, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, dan lainnya.

Wakil Ketua Kadin Kepri, Amat Tantoso, mengatakan persoalan tarif baru UWTO ini harus mendapat perhatian pusat. Sebab tarif baru UWTO itu sangat memberatkan pengusaha dan masyarakat luas.

Pak Wapres harus turun tangan langsung. Batam terancam lumpuh,” kata Amat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Amat mengakui saat ini situasi ekonomi tengah lesu sehingga kenaikan UWTO dianggap dapat menyebabkan ekonomi kian terpuruk.

“Omzet sudah turun 60 persen. Pemerintah pusat harus turun tangan selesaikan masalah ini,” paparnya.

Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana mengungkapkan bahwa penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 yang salah satunya mengatur tarif UWTO BP Batam cacat secara prosedural.

“Usulan PMK telah direkomendasikan sejak 27 Januari dan Menteri Keuangan tidak mungkin sembarangan menandatangani PMK, apalagi menyangkut kepentingan publik,” jelasnya.

Ia meyakini bahwa Menkeu menandatangani PMK berdasarkan usulan dari Dewan Kawasan saat itu yang diketuai oleh Plt Gubernur Kepri Nuryanto.

“Plt tidak berhak menandatangani keputusan strategis. Sehingga PMK ini cacat secara prosedural,” jelasnya.

Kenaikan UWTO dinilai sangat merugikan masyarakat karena tarifnya yang cukup tinggi. “Kita akan meninggalkan warisan utang kepada anak cucu kita. Beli rumah atau lahan kok malah membebankan utang,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, BP Batam lewat Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan konsep penerapan UWTO saat ini menitikberatkan pada konsep keadilan.

“Jadi filosofinya tanah Batam itu terbatas. Jadi supaya adil, didorong lahannya kecil-kecil saja, sehingga semua bisa dapat,” jelasnya.

Filosofi UWTO saat ini sangat mengedepankan masyarakat yang memiliki lahan dengan luas di bawah 200 hektare. “Sehingga yang punya tanah lebih luas harus bayar lebih mahal. Adil kan?” jelasnya.

Selain itu, konsep UWTO yang baru ingin mengarahkan pembangunan perumahan menuju pembangunan vertikal untuk mengatasi lonjakan penduduk di masa depan.

“Ke depan, konsepnya akan menuju rusun atau apartemen. Jadi developer lebih untung. Bayar UWTO cuma selantai, tapi jualnya bisa berlantai-lantai,” ujarnya.

Pertemuan pengusaha dengan JK hari ini difasilitasi Staf Khusus Wapres, Alwi Hamu. Alwi mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sudah menyampaikan keluhan pengusaha di Batam kepada Wapres. Baik terkait kenaikan UWTO, maupun kebijakan lainnya yang dianggap memberatkan.

Menurutnya, ini merupakan dampak dari dualisme kepemimpinan di Batam, antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam. Untuk itu, kata dia, Wapres meminta dualisme tersebut segera diakhiri.

“Dan Pak Wapres menyarankan lebih baik BP Batam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saja, fokus pada investasi, dan pengelolaan lahan serahkan saja pada Pemko Batam,” kata Alwi di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (1/11).

Termasuk permasalahan UWTO. Menurut Alwi, masalah ini sebenarnya berakar dari hulu, di mana Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diserahkan kepada Otorita Batam (OB) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973.

Namun saat ini, Otorita Batam yang telah berubah menjadi BP Batam tetap menjadi pengelola lahan. Padahal tugas Badan Pengusahaan di masing-masing wilayah seperti di Sabang sebenarnya hanya mengelola kawasan perdagangan bebas.

“BP Batam juga adalah Badan Layanan Umum (BLU) tak boleh menerima iuran dari masyarakat,” ujarnya.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka Alwi mengkhawatirkan Batam tidak lagi dilirik oleh investor asing karena tingginya harga sewa lahan dan ketidakpastian hukum yang terjadi karena dualisme kewenangan BP Batam dan Pemko Batam.

“BP Batam ini seperti mendirikan negara sendiri, negara otorita,” imbuhnya.

Alwi juga mengatakan momentum ini merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan Batam seperti konsep awal.

“Dualisme membuat kacau Batam. Banyak kebijakan yang kontraproduktif dengan kebijakan pusat dan semua harus dibenahi,” ujarnya. (leo/ceu/cr15/aya/bp)

Respon Anda?

komentar