Dapat Adendum Rp 78 Miliar, APBDP Kepri 2016 Jadi Rp 3,118 Triliun

469
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bisa sedikit melonggarkan ikat sabuk dari ancaman defisit keuangan. Sebab tahun ini dipastikan keuangan mereka mendapat adendum yang bersumber dari sejumlah alokasi yang dibayarkan tepat ketika penyusunan APBD perubahan 2016.

Total adendum yang diterima Pemprov Kepri senilai Rp 78 miliar.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyatakan, penerimaan suntikan dana segar ini sangat membantu keuangan Pemprov Kepri. Mengingat, masih ada sejumlah kewajiban yang harus dilunasi sebelum tahun berganti.

“Tambahan ini telah mampu menutupi kekurangan anggaran belanja yang selama ini telah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan,” kata Jumaga pada sidang paripurna revisi nota keuangan APBD Perubahan Kepri 2016, Rabu (2/11/2016).

Dana yang bersumber dari penerimaan pajak rokok senilai Rp 34,1 miliar serta pajak bahan bakar sebesar Rp 1,5 miliar. Sedangkan dari laba Bank Riau-Kepri ada dana Rp 2 miliar sebagai tambahan.

Kemudian sektor denda pajak daerah menyumbang Rp 3 miliar. Adapun dana bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan ada Rp 20 miliar. Sementara dana tunda salur berupa dana alokasi umum selama satu bulan ada Rp 15,69 miliar. Terkahir, bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 602 juta.

“Penambahan sebesar Rp 78 miliar ini membuat APBD Perubahan Kepri 2016 yang semula Rp 3,040 triliun menjadi Rp 3,118 triliun,” sebut Jumaga.

Penambahan ini kemudian cepat ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kepri. Setelah dilakukan pembahasan, diperoleh kesepakatan perubahan struktur APBD dengan catatan pendapatan naik Rp 24,1 miliar, lalu belanja langsung SKPD naik Rp 61,6 miliar, pembiayaan daerah naik Rp 2,2 miliar, penyertaan modal PDAM Tirta Kepri Rp 22,3 miliar.

Bila ditotal ada stimulan senilai Rp 61,65 miliar pada kerangka pendapatan Pemprov Kepri pada struktur APBD Perubahan tahun ini.

Pergeseran ini berimbas pada jadwal agenda kerja pembahasan APBD Perubahan. Jumaga menerangkan, tambahan dana tersebut membuat nota kesepakatan perlu disusun ulang. Bagi Jumaga, hal ini bukan sebuah masalah. Mengingat, kata dia, defisit tidak menguntungkan siapa pun. Malah merugikan optimalisasi peningkatan kerja pelayanan dan pembangunan daerah.

“Lebih baik kita buat MoU ulang. Sayang dananya kalau disimpan di kas tidak digunakan. Maka kami molor sedikit waktu, karena Rp 78 miliar ini menyebabkan pergeseran pergeseran program dan nomenklatur,” ucap Jumaga.

Sekadar mengingatkan, pada mulanya, APBD Kepri murni pada 2016 mencapai Rp 3, 056 triliun. Kemudian pada penyusunan anggaran perubahan disebutkan pada nota keuangan terjadi defisit mencapai Rp 16 miliar. Lalu di tengah-tengah pembahasan ada penerimaan Rp 78 miliar sehingga diperkirakan APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp 3,118 triliun.  (aya/bp)

Respon Anda?

komentar