DPRD Batam Sebut Pemko Berlebihan

763
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Lembaga legislatif Kota Batam menilai, Pemerintahan Kota (Pemko) Batam berlebihan dalam menetapkan bentuk Pungutan Liar (Pungli) di sekolah. Dewan menilai perlu kajian dan telaah ulang bersama-sama, dalam menetapkan bentuk pungutan tersebut. Mana yang mendidik dan mana pungli.

“Ada 58 pungutan yang dilaporkan Satgas pungli Pemko Batam di sekolah. Yang kita pertanyakan, uang infak kok dimasukan ke pungli,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Muhammad Yunus, Rabu (2/11).

Menurut Yunus, defenisi pungli oleh satgas Pemko Batam seperti apa. Apakah semua pungutan bisa dianggap pungli. “Saya kok mendapat info bahwa segala jenis pungutan diluar ketentuan yang diatur dianggap pungli terutama di sekolah. Ini dasarnya dari mana,” sebut politisi Demokrat tersebut.

Bahkan, kata Yunus, dari 58 item ini, ada salah satu item menyebutkan bantuan atau mengumpulkan uang untuk teman yang mengalami musibah, juga dikategorikan pungli.

“Memang dari 58 item itu kita minta diberantas. Tapi ditelaah kembali lah. Jangan sedekah pun dimasukan pungli juga,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, maksud dari infak ini adalah untuk mengajar siswa bersedekah dan membuat amal jariyah. “Bayangkan berapa kepala sekolah dan guru yang akan kena operasi tangkap tangan gara-gara hal tersebut. Sementara di perda kita sendiri ada yang mengatur sumbangan institusi,” ucap Yunus.

Ia mengaku, selama tujuh tahun di di DPRD Batam Komisi IV, belum pernah sekalipun dinas pendidikan dan DPRD Batam menganggarkan untuk pembangunan mesjid dan musholla di sekolah. “Jadi siapa yang harus bertanggung jawab untuk membuat anak bangsa taat beribadah dan bertaqwa,” tanya dia lagi.

Yunus khawatir, ketika infak mesjid dikatagorikan pungli, maka penuhlah penjara diseluruh indonesia. “Tolonglah buat kebijakan jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan selalu tidak baik. Harapan saya semoga kita tak salah menterjemahkan aturan yang dibuat pemerintah,” tuturnya.

Ketua Komisi IV, Riky Indrakary, menilai Pemko Batam tidak memiliki dasar dalam menetapkan 58 item pungli ini. “Dasarnya apa. Masak infak masuk pungli juga,” kata Riky.

Sementara, pungutan kepada guru dan seluruh perangkat sekolah sebesar Rp 200 ribu untuk peringati hari ulang tahun PGRI tidak dimasukan pungli. Padahal jelas, uang tersebut bagi guru dan penjaga sekolah tentunya sangat memberatkan. Pertanyaannya kenapa ini tak dimasukan,” tanya Riky.

Ia menilai, sapu yang kotor tak akan bisa membersihkan pungli. “Kalau niatnya memberantas pungli ya harus secara keseluruhan. Jangan 58 item ini disosialisasikan, sedangkan pungutan kepada guru tidak dimasukan. Kategori-kategori ini yang perlu diperjelas saber pemko,” tegas politisi PKS itu.

Adapun 58 jenis Pungli di sekolah yg dilaporkan satgas pungli pemko ialah, uang pendaftaran masuk, uang SPP/komite, uang oSIS, uang ekstrakulikuler, uang ujian, uang daftar ulang, uang study tour, uang les, buku ajar, uang paguyuban, uang wisuda, membawa kue/makanan syukuran, uang foto copy, uang perpustakaan, uang infak, uang bangunan, uang LKS dan buku paket, bantuan insidental.

Uang foto, uang perpisahan, sumbangan pergantian kepala sekolah, uang seragam, biaya pembuatan pagar/fisik Dll, iuaran untuk membeli kenang-kenangan, uang bimbingan belajar, uang try out, iuran pramuka, asuransi, uang kalender, uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan, uang koperasi, uang PMI, uang dana kelas, uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR.

Uang UNAS, uang menulis ijazah, Uang Formulir, Uang Dana sosial, uang kebersihan, uang jasa penyebrangan siswa, uang MAP ijazah, uang STTB legalisir, Uang ke UPTD, Uang Administrasi, Uang panitia, Uang jasa guru mendaftarkan Ke sekolah selanjutnya, uang listrik, uang komputer, uang bapopsi, uang jaringan internet, uang materai, uang kartu pelajar, uang tes IQ, uang tes kesehatan, uang buku tatib, uang mos, uang tarikan untuk guru tidak tetap dan uang tahunan. (rng)

Respon Anda?

komentar