Komisi IV DPRD Batam Usulkan Tiga Ranperda Inisiatif

373
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif tahun 2017. Ketiga ranperda ini menjadi ranperda prioritas pembahasan DPRD Batam tahun 2017 nanti.

“Ada tiga ranperda inisiatif yang kita usulkan menjadi perda,” kata Riky, Rabu (2/11).

Perda pertama, katanya, mengenai pengembangan PAUD holistik dan integratif. Pengembangan anak usia dini guna memenuhi kebutuhan esensial anak meliputi aspek fisik, non fisik, mental, emosional dan hingga sosial anak.

Seperti diketahui, delapan puluh persen perkembangan otak manusia terjadi di usia dini. Itu sebabnya, periode ini merupakan momen tepat untuk menanamkan nilai dan pendidikan pada anak, termasuk status gizi yang menjadi aspek terpenting guna mendukung tumbuh-kembang, pembentukan karakter, serta kecerdasan anak.

“Intinya pendidikan karakter dimulai dari sini,” sebut Riky.

Ditambahkannya, PAUD holistik dan integratif juga sudah menjadi program nasional, yang akan dimulai tahun 2017 ini. Dalam ranperda ini nantinya, tidak ada lagi yang membedakan PAUD formal, maupun PAUD informal.

Masing-masing PAUD juga bisa mengajukan akreditasi. Sehingga ketika terpenuhi (akreditasi) sesuai kriteria kementrian pendidikan, maka, PAUD tersebut berhak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mulai tahun depan dana bos akan mengalokasikan Rp 600 ribu untuk setiap anak,” tuturnya.

Selain anak, guru yang mengajar di PAUD juga bisa mendapatkan insentif, dengan mengikuti diklat berjenjang. Ketika lulus ia akan mendapatkan sertifikasi guru, sama dengan yang didapat guru-guru sekolah dasar lainnya.

“Kan tidak semua guru PAUD sarjana. Makanya kita ikuti di diklat berjenjang,” papar Riky.

Ia menambahkan, PAUD holistik dan integratif di Batam nantinya akan mengacu model yang telah diterapkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dimana, melalui bantuan PBB dan Selandia Baru, Kupang membangun 100 TK holistik dan integratif dengan pola 3K, yakni Kepedulian, Kemandirian dan Koperasi.

Ranperda kedua ialah, pelatihan dan peningkatan produktivitas dalam rangka pemetaan komptensi angkatan kerja warga Batam. Riky memahami betul, bagaimana perlu peningkatan kompetensi dan produktifitas angkatan kerja lokal, yang bisa bersaing dengan pekerja asing yang berada di Batam.

“Kepri, dan Batam khususnya menjadi daerah pengangguran terbesar di Indonesia. Hampir usia produktifitas tidak bekerja. Makanya diperlukan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi,” ucapnya.

Lalu, ranperda ketiga ialah pedagang kaki lima. Ia berharap dengan pola penataan dan pembinaan, pedagang kaki lima di Batam diberikan keterampilan berusaha. Pemerintah juga dituntut menyediakan selter tempat berjualan bagi pedagang, yang nantinya menjadi pusat kuliner dan tujuan wisata di Kota Batam.

“Kita juga lakukan pemenuhan standar nasional indonesia untuk produk ukm. Untuk produk makanan tentu harus higenis, ketika mereka mempunyai sni itu, pemerintah juga menyediakan selter,” pungkasnya. (rng)

Respon Anda?

komentar