Pejabat BPN Batam Ditahan, Diduga Gelapkan Uang BPHTB Rp 1,5 Miliar

2119
Pesona Indonesia
Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Bambang Supriyadi. SumberFoto: www.potretkepri.com
Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Bambang Supriyadi. SumberFoto: www.potretkepri.com

batampos.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri akhirnya menahan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Bambang Supriyadi, Rabu (2/11/2016).

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Batam itu diduga telah menggelapkan uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 1,5 miliar. Uang ini tidak ia setorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Iya, surat penahananya sudah saya tandatangani hari ini,” kata Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto kepada Batam Pos, Rabu (2/11/2016).

Perwira lulusan Akpol 1993 ini menyebutkan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih mendalam. Sebab dia menduga ada potensi kerugian negara yang lebih besar. Selain itu, tidak menutup kemungkinan ada praktik pungutan liar (pungli) yang nilainya juga tak sedikit.

“Kami selidiki dulu kasus tak setornya uang milik negara ini, nanti akan kami hubungkan juga dengan berbagai pengaduan dan informasi lainnya,” ucapnya.

Budi menyebutkan, dugaan penggelapan uang BPHTB ini terjadi karena memang ada celah. Sebab selama ini sistem pembayaran BPHTB di BPN belum terintegrasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam.

“Kalau beberapa daerah lain kan sistem mereka sudah terintegrasi. Kalau di sini belum, makanya bisa lolos praktik ini,” ungkapnya.

Sementara Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus AKBP, Arif Budiman mengatakan belum mengetahui berapa lama praktik dugaan penggelapan dana BPHTB ini dilakukan Bambang. Sebab pihaknya baru pertama kali memanggil Bambang sebagai tersangka, kemarin.

“Nanti arahnya ke sana, tapi masih fokus dulu mengenai kerugian negara ini,” ujarnya.

Arif mengklaim, pengungkapan kasus dugaan penggelapan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Menurut dia, selama ini kasus dugaan penggelapan berupa uang negara yang dianggarkan dan kemudian diselewengkan.

“Tapi malah tak disetorkan ke negara. Ini modus pertama kali terungkap di Indonesia loh,” katanya.

Arif menambahkan, pihaknya akan mendalami kasus dugaan penggelapan uang BPHTB ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini.

Namun yang lebih mencengangkan, dugaan korupsi Rp 1,5 miliar ini baru dari satu kasus. Yakni BPHTB dari PT Karimun Pinang Jaya.

Dijelaskan Arif, beberapa waktu lalu PT Karimun Pinang Jaya memenangkan tanah hasil lelang di Pengadilan Negeri Batam seluas 12,5 haktare di daerah Batamcenter. Nilai lelang tanah itu Rp 31 miliar.

Setelah memenangkan lelang tersebut, PT Karimun Pinang Jaya kemudian mengurus sertifikatnya ke BPN Batam. Sesuai dengan aturan dan perhitungan yang berlaku, maka PT Karimun Pinang Jaya menyetor uang BPHTB sebesar Rp 1,5 miliar.

“Biaya tersebutlah yang tak disetorkan oleh tersangka (Bambang, red),” ungkap Arif.

Arif menduga, ada uang BPHTB dari perusahaan maupun perorangan lainnya yang juga tak disetor ke negara oleh tersangka. Namun pihaknya masih perlu melakukan penyidikan untuk membuktikannya.

Juga, Arif mengaku akan menelusuri adanya laporan pungli yang dilakukan tersangka. Yakni uang pungutan sebasar Rp 1.000 hingga Rp 3. 000 untuk setiap satu meter lahan yang akan diurus sertifikatnya.

Ia berharap bantuan dari segala pihak-pihak yang selama ini dirugikan oleh Bambang ataupun oknum BPN yang lain dalam pengurusan akta tanah. “Tak perlu takut, sepanjang syarat lengkap mengurus di BPN tak akan dipersulit. Ada SOP-nya itu,” katanya.

Sementara itu, di lingkungan Kantor BPN Batam di Sekupang, Bambang Supriyadi dikenal royal dan suka berbagi uang kepada pegawai lainnya. Bukan hanya kepada stafnya sendiri, tapi juga dengan pegawai di bagian lain.

Salah satu sumber di BPN yang enggan namanya dikorankan mengatakan Bambang merupakan orang lama di kantor BPN Batam. Kebiasaan yang suka berbagi kepada bawahan, membuat ia termasuk atasan yang disukai.

“Orangnya baik. Dia suka berbagi rezeki kepada bawahan,” terang sumber itu, kemarin (2/11/2016).

Selain itu, Bambang juga selalu bisa diandalkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BPN Batam. Dia juga kerap menjadi juru komunikasi dengan pihak luar.

Menurut dia, bagi-bagi uang fee di BPN Batam merupakan hal yang biasa. Hampir setiap hari hal itu terjadi. Namun dia menolak jika uang tersebut merupakan hasil pungli.

“Itu udah biasa, kalau tidak darimana mereka dapat duit dan bisa bagi-bagi,” jelasnya.

Di mata pegawai lainnya, Bambang juga dikenal suka hidup mewah dan doyan gonta-ganti mobil. Dia memiliki harta bergerak dan tak bergerak yang cukup banyak. Mulai dari mobil dan beberapa rumah mewah di kawasan elit, seperti di Bukit Indah Sukajadi dan Duta Mas. Dia juga memiliki rumah mewah di kawasan Batuaji.

“Ada banyak rumah. Kalau mobilnya banyak, gonta-ganti. Kemarin aja ganti mobil keluaran terbaru,” ungkap sumber ini lagi.

Disinggung mengenai penahanan Bambang seteleh ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Kepri, kemarin, sumber ini mengaku kaget. Sebab kata dia, pemeriksaan terhadap Bambang sudah berlangsung cukup lama. Dan kasus ini sempat menghilang.

“Ternyata (baru) sekarang munculnya,” katanya lagi.

Sumber Batam Pos lain menyebutkan, pejabat yang sudah 30 tahun bekerja BPN ini memiliki beberapa usaha. Seperti tempat cuci mobil, rental mobil, dan toko aksesoris mobil yang berada di Tibanbaru, Sekupang, Batam.

Sementara Kepala Kantor BPN Kota Batam, Asnaedi, mengaku menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpa bawahannya itu kepada pihak kepolisian.

“Saya sering bertemu dengan dia, saya juga menanyakan kebenaran kasus tersebut, namun dia menyangkal kalau dia telah berbuat seperti yang dituduhkan,” kata dia, Rabu (2/11).

Dia berharap publik tidak langsung menghakimi tersangka dengan tuduhan korupsi. “Lebih baik kita tunggu nanti pembuktiannya,” ujar pria yang baru satu bulan menjabat ini.

Dia juga mengaku tak tahu terkait dugaan pungli yang dilakukan Bambang. Namun dia mengakui sering mendengar isu miring dari masyarakat yang kerap mengidentikkan BPN dengan pungli.

“Sering seperti itu yang kedengaran, yang saya baca beritanya. Itu empat atau lima bulan yang lalu, sekarang sudah tidak seperti itu lagi,” kata dia.

Dia mengklaim, saat ini pelayanan di BPN Batam sudah bebas dari kasus pungli. Sebab semua pejabat dan pegawai melayani pemohon dokumen pertanahan di meja kerja. Tidak ada lagi pemohon yang bertemu pejabat di ruangannya.

“Karena di situlah kesempatan untuk pungli,” ucapnya.

Keterbukaan pelayanan ini menurutnya merupakan langkah dalam mengubah wajah pelayanan BPN Batam. Batam merupakan salah satu kantor cabang yang memang menjadi perhatian pusat selain Surabaya dan Jakarta.

“Kita termasuk poros, dan mendapat pantauan langsung dari pusat,” jelasnya. (ska/she/cr17/bp)

Respon Anda?

komentar