SOTK Baru Pemprov Kepri Disahkan, Belum Cerminkan Keseriusan Garap Maritim

576
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menandatangani pengesahan Perda Perubahan Perangkat Daerah, Rabu (2/11/2016). Foto: Humas DPRD Kepri
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menandatangani pengesahan Perda Perubahan Perangkat Daerah, Rabu (2/11/2016). Foto: Humas DPRD Kepri

batampos.co.id – Struktur Organisasi tata Kerja (SOT) baru Pemprov Kepri akhirnya disahkan melalui sidang paripurna, Rabu (2/11/2016).

Ada banyak harapan SOTK baru ini bisa menjadikan kerja pemerintahan lebih baik dan berlangsung lebih efisien. Tapi rupanya, pendapat yang timbul justru lain.

Sebagaimana yang disampaikan dalam catatan Fraksi PKS-PPP yang menyebutkan bahwa susunan perangkat daerah baru ini belum mencerminkan keseriuan Pemprov Kepri dalam menggarap sektor maritim.

Juru Bicara Pansus Perubahan SOTK, Afrizal Dachlan membacakan, Fraksi PKS-PPP menenakankan bahwa Pemprov Kepri semestinya perangkat daerah yang dibentuk harus tepat fungsi dan tempat ukuran bagi Kepri sebagai daerah yang dicita-citakan unggul di bidang maritim.

“Fraksi PKS-PPP memandang dalam hal ini pembentukan perangkat daerah yang diusulkan belum mencerminkan keseriusan keunggulan di bidang maritim sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD 2016-2021,” kata Afrizal, membacakan catatan fraksi.

Masih menurut Fraksi PKS-PPP, Pemprov Kepri semestinya ikut menempatkan pos yang memperhatikan pembangunan sektor maritim. Hal ini jadi penting agar terwujud visi kepala daerah yang ingin menjadikan Kepri sebagai provinsi yang unggul di bidang maritim.

Apalagi berdasarkan pengamatan Fraksi PKS-PPP, hanya ada tujuh program kerja di bawah pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran kurang dari tiga persen.

Karena unggul di bidang maritim tidak hanya menjadi kerja satu instansi saja dan tidak sekadar tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut.

Tapi perlu ada sinkronisasi dan koordinasi juga pembagian tugas dengan instansi lain. Semisal Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan juga tidak menutup kemungkinan Dinas Pendidikan.

Hal yang sama juga disorot Fraksi Demokrat Plus. Dalam catatannya, Demokrat menyorot soal penghapusan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah. Padahal badan ini punya kerja yang cukup esensial untuk mengelola kawasan perbatasan.

“Apalagi Kepri ini berbataskan langsung dengan empat negara jiran,” ucap Afrizal, meniru catatan dari Fraksi Demokrat Plus.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menjalankan pemerintah secara efisien sesuai dengan catatan yang diberikan fraksi-fraksi. Ia menjelaskan, perangkat daerah baru ini sudah mengusung semangat efisiensi dalam penyusunnannya.

“Berdasarkan catatan kami, jumlah dinas dan badan dan strukturnya mampu diefiensi 5,02 persen,” kata Nurdin.

Efisiensi ini, sambungnya diharapkan dapat mengurangi belanja organisasi dan belanja pegawai. “Tapi bukan mengurangi fungsi dan kewenangan,” paparnya.

Pengesahan perangkat daerah ini dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD No 26 tahun 2016 tentang pengesahan Ranperda pembentukan Perangkat Daerah menjadi Perda. Dalam laporan akhir pansus pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepri, nantinya Kepri akan memiliki 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jumlah tersebut terdiri dari 22 dinas, lima badan, satu sekretariat dewan, satu inspektorat. Jumlah ini, di luar biro yang nantinya berada di bawah Sekretariat Daerah.

“Saya juga berharap Pak Gubernur konsisten untuk konsisten dan membagi tugas habis ke organisasi di bawahnya,” kata Ketua DRPD Kepri, Jumaga Nadeak.

Dengan SOTK yang baru, Jumaga berharap Pemprov Kepri akan memiliki struktur yang kaya fungsi.

“Tentunya dapat membantu gubernur meningkatkan kinerjanya melayani masyarakat,” harap Jumaga. (aya)

Respon Anda?

komentar