Speedboat TKI Karam di Nongsa, Ini Kata Gubernur Kepri

817
Pesona Indonesia
Satu dari 18 korban tewas yang berhasil dievakuasi adalah bayi berusia kurang dari satu tahun. Foto: Keisa Zain/FB/WB
Satu dari 18 korban tewas yang berhasil dievakuasi adalah bayi berusia kurang dari satu tahun. Foto: Keisa Zain/FB/WB

batampos.co.id – Penyeludupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal yangberujung maut mengundang prihatin Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Berangkat dari persoalan tersebut, Nurdin meminta pengamanan daerah perbatasan di Kepri harus diperketat. Karena sejumlah daerah di Kepri masih menjadi pintu keluar masuk penyeludupan TKI secara ilegal.

“Pengamanan daerah perbatasan harus kita perketat lagi kedepan. Jangan sampai terjadi kejadian serupa seperti hari ini (kemarin,red). Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kepri terkait persoalan ini,” ujar Nurdin Basirun usai menghadiri sidang paripurna di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/11/2016).

Masih kata Nurdin, pihaknya sudah mengutus tim dari Pemprov Kepri turun ke lapangan. Sehingga apa yang bisa bertindak apa yang bisa dilakukan. Apakah buka posko pencarian. Gubernur juga mengingatkan kepad petugas yang melakukan pencarian di lapangan untuk berhati-hati. Karena cuaca sedang tidak menentu. Apa yang terpenting adalah mempelajari keadaan alam.

“Sarana yang dipergunakan mampu atau tidak. Sarana pencarian korban juga harus lengkap. Jangan sampai, terjadi korban yang lain,” papar Mantan Bupati Karimun tersebut.

Terkait kejadin ini, Nurdin mengatakan pemerintah sudah membuka Kantor Pelayanan TKI secara resmi. Artinya pemerintah siap memberikan pelayanan terbaik. Sehingga TKI yang dikirim bekerja keluar negeri punya kompetensi. Ditegaskannya, penyaluran TKI secara ilegal sangat beresiko. Selain itu tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan.

“Musibah yang terjadi ini, harus menjadi pelajaran bersama. Karena sesuatu yang ilegal, akan ada konsekuensi. Apakah itu keselamatan maupuan keamanan dan kenyamanan,” tutup Nurdin.

Terpisah,  Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak juga turut prihatin dengan peristiawan ini. Menurutnya, ini adalah resiko yang harus ditanggung. Apalagi pelayaran yang dilakukan juga tidak resmi. Bahkan tidak dilengkapi dengan life jacket atau pelampung keselamatan.

Diungkapkannya, karena Kepri merupakan laluan keluar masuk TKI secara ilegal ke Malaysia, pihak sudah berupaya mengingatkan melalui sosialiasi tentang persoalan ini.

“Kita jangan terjebak dengan iming-iming bekerja diluar negeri, apalagi secara ilegal. Konsekuensi nyatanya adalah seperti kejadian ini,” ujar Jumaga.

Dikatakannya juga, peringatan dini melalui sosialiasi Peraturan Daerah (Perda) trafiking di beberapa Provinsi. Seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Jawa Timur (Jatim). Karena kebanyakan TKI berasal dari daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, karena adanya iming-iming dan berbagai bujuk rayu, yang akhirnya menyesatkan.

“Kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi kerja kita. Dan ini perlu diduduk bersama dengan seluruh Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD) Kepri,” jelas Jumaga. (jpg)

Respon Anda?

komentar