Wapres Ambil Jalah Tengah, Tarif UWTO Bisa Diubah, Katanya

1381
Pesona Indonesia
Wapres Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla

batampos.co.id – Sebanyak 41 pengusaha Batam bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (2/11) untuk mengadukan persoalan kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam 15 menit itu, JK berjanji akan mencari solusi terkait polemik kenaikan tarif UWTO dan mengevaluasi kinerja para pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Nanti akan dibahas dengan Presiden, Menko, dan Menkeu soal tarif ini yang tentu saja pengaruhi kondisi ekonomi di Batam,” ujarnya saat berdiskusi dengan rombongan pengusaha yang digawangi oleh Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepri, Kadin Batam, Real Estate Indonesia (REI) Batam, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan lainnya.

“Lebih cepat lebih baik, kalau mahal tanahnya orang bakalan susah. Ekonomi tak akan jalan,” jelasnya.

Ia juga memberikan harapan bahwa jika masih berbentuk undang-undang, maka Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memuat tarif UWTO dan Peraturan Kepala BP Batam sebagai turunannya masih bisa direvisi.

“Kalau sebatas undang-undang masih bisa diamandemen. Hanya kitab suci yang tak bisa diamandemen,” ungkapnya.

JK juga akan memberikan kesempatan kepada para pengusaha Batam untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

JK sebenarnya sudah mengetahui polemik ini sebelum pertemuan digelar dan semakin yakin dengan kedatangan rombongan pengusaha dari Batam. “Kalau yang datang sebanyak ini pasti ada sesuatu yang besar terjadi di Batam,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang dimoderatori Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk langsung mengutarakan tiga tuntutan pengusaha Batam pada kesempatan pertama.

Tuntutan pertama adalah meminta agar pemerintah pusat segera membatalkan PMK Nomor 148 Tahun 2016 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) yang menjadi dasar dari turunnya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 tentang tarif layanan lahan alias UWTO.

“Banyak demo di Batam yang bertujuan menolak UWTO karena dianggap memberatkan rakyat. Semua pelayanan juga stagnan, banyak keluhan soal perizinan yang lambat. Makanya PMK dan Perka harus dibatalkan,” jelasnya.

Setelah itu, Ketua Apindo Kepri Cahya juga menyampaikan keluh kesahnya. Sejak munculnya berita mengenai kenaikan UWTO, ia kaget. Apalagi kenaikannya luar biasa dengan rentang tertinggi mencapai jutaan.

“Banyak warga yang merasa tak akan mampu bayar UWTO baru tersebut,” jelasnya.

Cahya kemudian memberikan contoh soal pemilik hotel di Nagoya yang UWTO-nya sudah jatuh tempo dan harus segera bayar perpanjangan.

Dengan tarif lama, ia harus bayar Rp 130 juta. Namun dengan tarif baru yang naik secara bertahap ini, maka harus bayar Rp 1,3 miliar. “Dan jika tarifnya maksimum, maka harus bayar Rp 130 miliar. Darimana uang sebanyak itu diperoleh dalam waktu singkat,” ujarnya.

Dalam Perka Nomor 19 Tahun 2016 juga tidak mengatur berapa lama tarif awal ini akan berlaku dan kapan tarif akan naik secara bertahap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. “Saran kami, perpanjangan UWTO dihapus, dan segera evaluasi Perka dan PMK tersebut,” tegasnya.

Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro yang hadir dalam diskusi ini bersama Deputi III BP Batam Eko Santoso Budianto, memberikan sanggahan terhadap keluhan pengusaha.

“Lahan dari para pengusaha yang mengadu ke Pak Wapres juga banyak yang bermasalah,” ungkapnya.

Contohnya ada pengusaha yang memiliki lahan di hutan lindung, dan Hatanto membenarkan bahwa BP Batam yang terdahulu yang memberikan.

“Tapi kami yang sekarang mencoba masuk ke sana dan menjalankan aturan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan ada sebelas ribu hektare lahan menganggur di Batam, tidak dibangun sama sekali. Sedangkan sisa lahan yang akan dialokasikan ada 2000 hektare.

“Kami hanya mencoba membenahi permasalahan lahan yang ada dan mencoba menerapkan sistem online untuk menyudahi era percaloan tanah,” ujarnya.

Pagi hari kemarin, sebelum bertemu pengusaha Batam di kantornya, Wapres JK menerima kedatangan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di rumah dinasnya. Kedatangan Nurdin juga untuk mengadukan masalah UWTO.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Wapres Jusuf Kalla. Karena jangan sampai kisruh ini mengganggu stabilitas Provinsi Kepri. Batam khususnya sebagai daerah investasi,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, kenaikan tarif UWTO Batam menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Batam dan pengusaha. Menyikapi persoalan ini, tentu perlu adanya kebijakan strategis dari pemerintah pusat.

“Sama halnya dengan Bapak Wapres yang menginginkan investasi di Kepri terus tumbuh. Kita juga menginginkan demikian, sehingga kondusivitas Kepri terus terjaga,” papar Mantan Bupati Karimun tersebut.  (leo/ceu/jpg)

Respon Anda?

komentar