Ada 100 Pemain TKI Ilegal di Batam-Bintan, Gunakan 7 Jalur Masuk dan Keluar

806
Pesona Indonesia
Perwakilan Polisi Diraja Malaysia memberikan berdialog dengan para korban kapal tenggelam yang selamat yang berada di penampungan sementara Panti Rehabiltasi Nilam Suri Dinas Sosial Kota Batam di Nongsa, Kamis (3/11/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Perwakilan Polisi Diraja Malaysia memberikan berdialog dengan para korban speedboat tenggelam yang selamat di penampungan sementara Panti Rehabiltasi Nilam Suri Dinas Sosial Kota Batam di Nongsa, Kamis (3/11/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Nongsa, Batam, Rabu (3/11/2016) lalu, menjadi bukti masih suburnya praktik pengiriman TKI secara ilegal dari Batam ke Malaysia dan sebaliknya.

Kelompok peduli buruh migran, Save Migrant, mencatat setidaknya ada 100 pemain dalam praktik ilegal ini.

“Mereka terbagi dalam jaringan-jaringan yang besar,” tutur Ketua Gerakan Anti Trafiking (GAT), Syamsul Rumangkang, dalam konferensi pers di Bandung Resto, Kamis (3/11/2016).

Yanti, pemilik kapal, yang ditangkap di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Selasa (3/11/2016) lalu hanya kaki-kakinya. Yanti masuk dalam jaringan Sukri. Sukri itulah yang seharusnya menjadi fokus utama kepolisian.

Sukri merupakan jaringan pengiriman TKI ilegal tanpa dokumen. Selain ia, masih ada Hs, Ha, Kl, Iw, dan Jo. Nama-nama itu, menurut Deddy Ismantoro -anggota GAT, sudah dikantongi aparat penegak hukum. Bahkan, para aktivis yang tergabung dalam kelompok Save Migrant itu telah memberikan nomor telepon gembong TKI ilegal itu.

“Tapi kok tidak ditangkap-tangkap. Polisi kan punya alat canggih. Kenapa tidak dicari melalui sinyal telepon?” kata Deddy.

Ada sembilan titik pengiriman dan pemulangan TKI ilegal non-dokumen. Tujuh titik di Batam dan dua titik lainnya di Bintan.

Tujuh titik itu, yakni, Nongsa Pantai, Kampung Jabi, Teluk Mata Ikan, Punggur, Bakau Serip, Batumerah-Batuampar, dan Sekupang. Sementara dua titik di Bintan itu ada di Sungai Kecil dan Tanjungberakit.

“Di titik-titik inilah mereka biasa bermain. Aparat juga sudah pasti tahu,” timpal Syamsul Rumangkang lagi.

Terdapat dua modus pengiriman TKI ilegal. Yakni, pengiriman TKI tanpa disertai dokumen-dokumen pendukung, baik itu paspor ataupun KTP dan pengiriman TKI menggunakan paspor pelancong. Modus terbaru yang terendus para aktivis itu adalah pemberangkatan TKI selayaknya turis mancanegara.

Para TKI itu sebelumnya dikumpulkan dalam sebuah tempat. Bisa berupa rumah atau ruko. Kedoknya, agen tur, dan travel.

“Pihak imigrasi berperan penting terhadap pencegahan. Dari segi penampilan kan seharusnya sudah kelihatan, mana yang akan berwisata mana yang mau bekerja jadi TKI. Pihak imigrasi kan sudah berpengalaman untuk bisa melihat itu,” ujar Deddy.

Pada tahun 2015, tercatat ada 400 hingga 500 orang TKI yang berangkat dari Pelabuhan Batamcentre ke Malaysia menggunakan paspor pelancong. Jumlah TKI yang bekerja menggunakan paspor pelancong di Malaysia, saat ini, diperkirakan mencapai 11.000 orang.

“Kalau menggunakan paspor pelancong itu mereka nantinya akan berada di situasi over stay. Jadwal tinggal mereka melebihi batas waktu pelancong,” tambah Romo Paschal dari Komisi Migran dan Perantau Pastoral Migran dan Perantau Kepri.

Polisi Diraja Malaysia, kata Romo Paschal, telah mengetahui TKI-TKI yang over stay tersebut. Mereka pun mengeluarkan kebijakan pemulangan melalui International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (Iman Resources). Namun, kantor ini berlaku sewenang-wenang. Mereka ‘mencekik’ para TKI. Harga tiket pulang yang seharusnya Rp 1 juta, misalnya, dijual dengan harga Rp 3 juta.

“Ini yang membuat para TKI itu memilih pulang dengan cara ilegal,” kata Romo Paschal.

Praktik pengiriman TKI ilegal itu harus segera diselesaikan antar-negara. Para aktivis meminta aparat penegak hukum untuk berkomitmen memberantas praktik itu. Selama tidak ada niat baik dari aparat untuk benar-benar memberantas, praktik itu akan terus tumbuh subur.

Pengiriman TKI ilegal bisa masuk dalam ranah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menteri Dalam Negeri pernah mengeluarkan surat edaran tentang optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan TPPO dengan modus operandi penempatan TKI di luar negeri.

“Sayang, sampai sekarang, belum ada sosialisasi tentang surat edaran tersebut,” ujar Deddy.

Selain GAT dan Komisi Migran dan Perantau Pastoral Migran dan Perantau Kepri, Kelompok Save Migrant juga diisi aktivis dari Yayasan Embun Pelangi, Mission Partner RGS, dan Rumah Faye. Mereka serius mengikuti perkembangan kasus-kasus TKI. Hingga saat ini, ada sebelas kasus yang mereka dampingi hingga ke jalur hukum. (ceu)

Respon Anda?

komentar