Minta Aturan UWTO Dicabut, Pengusaha di Batam Ancam Tutup Usaha 3 Hari

925
Pesona Indonesia
Ratuasan warga melakukan aksi  demo Tolak Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kantor BP Batam, Selasa (1/11/2016). Foto:  Cecep Mulyana/Batam Pos
Ratuasan warga melakukan aksi demo Tolak Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Kantor BP Batam, Selasa (1/11/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Berbagai cara ditempuh pengusaha Batam dalam menentang tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Setelah mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menyebar spanduk tolak UWTO, mereka mengancam akan menutup usahanya selama tiga hari berturut-turut.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan aksi tutup usaha ini akan berlangsung pada tanggal 7, 8, dan 9 November 2016. Jadi mengklaim, rencana aksi ini mendapat dukungan dari sebagian besar pengusaha di Batam.

“Itu cara kami menyampaikan aspirasi yang mudah-mudahan bisa didengar pemerintah pusat,” kata Jadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dan Wali Kota Batam, M Rudi, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (3/11/2016).

Namun Jadi menjelaskan, pihaknya tak memaksa semua pengusaha mengikuti aksi tutup toko dan tempat usaha ini. “Yang tidak mau tak apa-apa. Itu hak mereka,” katanya.

Jadi juga menjelaskan, dalam pertemuan kemarin ia dan sejumlah pengusaha lainnya menyampaikan rekomendasi hasil pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (2/11/2016) lalu.

Tiga rekomendasi tersebut antara lain meminta pemerintah pusat segera membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, mencabut PMK nomor 148/2016, dan mengganti tujuh pimpinan BP Batam segera.

“Sebenarnya ini sudah kami sampaikan di pusat. Tapi ini kami sampaikan lagi di sini,” kata Jadi.

Menurut Jadi, para pengusaha tidak akan berhenti berjuang sebelum PMK 148, yang salah satunya mengatur kenaikan tarif UWTO dicabut dan dibatalkan. Sebab kata dia, kenaikan tarif UWTO ini sangat membebani dunia usaha dan pertumbuhan investasi di Batam.

Hal yang sama disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya. Kata dia, selain memberatkan pengusaha, tarif baru UWTO juga sangat membebani masyarakat luas.

“Kita sangat yakin tak semua masyarakat mampu membayar. Kalau tak mampu bayar bagaimana?” tanya Cahya.

Cahya menanyakan sikap BP Batam jika ada warga atau pengusaha yang tak mampu membayar perpanjangan tarif UWTO. Misalnya perpanjangan UWTO rumah.

“Rumah itu mau diapakan, diambil alih BP Batam kah, disita, atau dijadikan rumah ilegal yang kemudian digusur,” tanya Cahya lagi.

Selain itu, Cahya khawatir tarif UWTO akan naik setiap saat. Sebab dalam PMK 148, berlaku tarif dalam rentang yang cukup lebar. Pun demikian dalam Perka Nomor 19/2016 BP Batam. Ada tarif terendah dan tertinggi.

“Mereka bisa saja suka-suka menaikkan tarif, bahkan hingga 200 kali lipat. Sekarang memang Rp 650 ribu itu bisa naik jadi Rp 6,5 juta. Karena itu, wewenang itu sangat rentan,” jelas Cahya.

Dijelaskannya, kekuasaan BP Batam terhadap lahan sangat luar biasa. Karena sampai saat ini BP Batam masih memegang penuh hak pengelolaan lahan (HPL). Sehingga BP Batam dianggap bisa sewenang-wenang menentukan tarif sewa lahan.

“Kekuasaan satu orang (BP, red) itu super. Kalau saya tak suka satu orang, jadikan tarif tertinggi. Mati dia langsung. Ini kan tak benar,” terang Cahya. (she/bp)

Respon Anda?

komentar