batampos.co.id -Aksi penolakan tarif baru uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang kini mulai diberlakukan BP Batam, terus menuai protes.
Setelah pengusaha melakukan berbagai cara penolakan, giliran warga Batam yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggelar aksi demo di DPRD Batam, Senin (7/11/2016). Mereka menolak penerapan tarif baru tersebut.
Tarif baru UWTO itu dinilai memberatkan warga sehingga harus direvisi. “Tolak UWTO,” teriak massa Perpat.
Mereka kemudian masuk ke kantor DPRD Batam menyampaikan aspirasi mereka. Mereka membawa sejumlah spanduk putih bertuliskan “Tolak UWTO”.
Sehari sebelumnya, pengusaha nasional, Siswono Yudhohusodo, ikut angkat bicara soal polemik kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam.
Menurut dia, tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 dan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 19 itu harus direvisi kembali. Jika tidak, kondisi ini akan membuat daya saing Batam akan semakin terpuruk.
“Jangankan mendatangkan investor, yang ada sekarang malah akan keluar,” kata Siswono dalam Diskusi Ekonomi di Hotel Harmoni One Batamcenter, Batam, Minggu (6/11/2016) malam.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan, kenaikan tarif UWTO ini akan menambah ketidakjelasan arah pembangunan Batam. Sebab, saat ini pengusaha di Batam tengah dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Sebab, tarif UWTO tersebut bisa naik setiap saat, jika mengacu pada PMK Nomor 148/2016.
Selain itu, saat ini status Batam juga masih membingungkan. Sebelumnya, Batam ditetapkan sebagai kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Namun belakangan muncul wacana Batam akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Jadi kalau mau Batam berkembang, ada banyak hal yang harus dibenahi. Termasuk soal UWTO ini,” katanya. (ceu/nur)