Inilah 5 Desa Online di Bintan

395
Pesona Indonesia
Warga mengakses internet dari tempat ia menggarap kebunnya setelah akses internet menjangkau desa mereka lewat program Desa IT. Foto: kimsingonoyo.blogspot.com
Warga mengakses internet dari tempat ia menggarap kebunnya setelah akses internet menjangkau desa mereka lewat program Desa IT. Di Bintan, Kepri, ada 5 Desa yang dijadikan Desa Online percontohan. Foto: kimsingonoyo.blogspot.com

batampos.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan lima pedesaan di Kabupaten Bintan sebagai desa online.

Desa yang berada di empat kecamatan itu dijadikan pilot project pedesaan yang maju di bidang Ilmu Teknologi (IT) se-Provinsi Kepri tahun ini.

“Dari tujuh kabupaten/kota se Kepri hanya Kabupaten Bintan ditunjuk sebagai pilot project desa online. Kelima desa itu akan diterapkan dengan sistem serba IT di akhir November tahun ini,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Bintan, Kartini ketika dikonfirmasi, Minggu (6/11/2016).

Kelima pedesaan yang telah ditunjuk sebagai desa online itu, yakni:

  1. Desa Busung di Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL),
  2. Desa Ekang Anculai di Kecamatan Seri Kuala Lobam (SKL),
  3. Desa Teluk Bakau di Kecamatan Gunung Kijang,
  4. Desa Toapaya Selatan di Kecamatan Toapaya,
  5. Desa Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan.

Sedangkan untuk menerapkan desa dengan sistem serba IT itu, lanjutnya, Kemendes PDTT akan menyuplai berbagai sarana dan prasarana pendukungnya. Bahkan juga akan menghadirkan pihak ketiga yang melatih ataupun membina para perangkat desa. Sehingga perangkat desa bisa mengoperasikan alat-alat serba canggih yang diadakan melalui sumber dana APBNP sebesar Rp 2,5 miliar dengan maksimal.

“Kontraknya sudah selesai kami buat untuk lima desa jadi tinggal menunggu pengiriman alat-alat itu saja. Pengirimannya pakai kontainer ke Bintan makanya agak lama,” sebutnya.

Alat serba canggih yang dikirimkan untuk masing-masing desa seharga Rp 500 juta. Diantaranya lima meja komputer, lima PC, lima UPS, dan satu server wifi.

Kesemua alat itu hanya memiliki masa tanggungan atau pemberlakuan selama satu tahun terhitung dari Desember 2016-Desember 2017. Setelah itu menjadi tanggungjawab penuh oleh desa-desa tersebut.

“Kalau semuanya sudah berjalan barulah kami tandatangani. Karena dikawatirkan bisa jadi masalah apalagi masa pemberlakuannya hanya setahun. Semoga saja pilot project ini berjalan lancar,” pungkasnya. (ary)

Respon Anda?

komentar