Urus Izin di Karimun Dipungli, Hubungi Nomor Ini

954
Pesona Indonesia
Bupati Karimun H Aunur Rafiq ketika memberikan keterangan tentang SOTK yang baru serta APBD 2017 masih prioritaskan kesehatan dan pendidikan. foto: tri haryono / batampos
Bupati Karimun H Aunur Rafiq. foto: tri haryono / batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun mengakui belum membentuk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli), meski sudah ada dasar hukumnya.

Dasar hukumnya antara lain; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016, Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 180/3936/SJ.

”Memang kita sudah berencana membentuk Tim Satgas Saber Pungli karena sesuatu hal. Tapi, bagi masyarakat yang merasa dipungli atau dipersulit saat mengurus perizinan, silakan melapor melalui pesan singkat kepada saya melalui nomor 081320045261 dan 082316828482,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Sabtu (5/11/2016).

Namun Rafiq mengingatkan, dalam memberikan laporan tentang adanya pungli harus jelas. Artinya, bukan yang mengada-ada atau bersifat main-main. Harus benar-benar terbukti kejadiannya. Sebab, jika hal yang dilaporkan bohong, maka dapat menggangu kinerja suatu institusi.

Misalnya, seseorang yang sedang melakukan urusan pada suatu institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten karimun dipersulit dan untuk memperlancar urusan tersebut harus mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak ada.

”Jika memang terjadi demikian, maka segera laporkan dimana kejadian itu terjadi dan siapa orangnya. Maka, saya yang akan mengambil tindakan langsung. Namun, sebelum tindakan tersbeut diambil sudah tentu akan dilakukan kroscek terlebih dulu. Dan, identitas pelapor tidak akan diberitahukan. Apa yang kita lakukan ini tidak lain untuk memberantas pungli dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegas Rafiq.

Jika laporan itu benar dan terbukti, lanjut Rafiq, pelaku, baik itu pegawai yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai honor kontrak akan dikenakan sanksi. Dan, soal sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan dan mengetahui. Khususnya, masyarakat yang mengajukan permohonan izin. Sebab, ada izin yang dikeluarkan oleh  pemerintah itu gratis dan ada yang harus dibayar dengan jumlah tertentu. Kalau yang gratis diminta uang itu namanya pungli. Termasuk juga izin yang berbayar dengan jumlah ternetu tapi diminta lebih dari ketentuan yang ditetapkan juga pungli namanya. (san)

Respon Anda?

komentar