Pelantikan Pejabat Kepri Ricuh, Undangan Mutasi lewat SMS, PNS Protes Gubernur

1656
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melantik sejumlah pejabat di Pemprov Kepri, Senin (7/11/2016). Foto: dok. pemprov untuk batampos
Gubernur Kepri Nurdin Basirun melantik sejumlah pejabat di Pemprov Kepri, Senin (7/11/2016). Foto: dok. pemprov untuk batampos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, melantik 132 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Kepri, Senin (7/11/2016). Namun pelantikan yang terkesan mendadak ini menuai protes dari sejumlah pegawai negeri sipil. Bahkan aksi protes ini berujung ricuh.

Sebelum pelantikan digelar, sejumlah PNS terlihat memadati Aula Kantor Gubernur, di Dompak, Tanjungpinang, kemarin. Selain pejabat yang akan dilantik, terdapat pula sejumlah pejabat yang hendak protes.

Aksi protes ini dimotori Sumantri, seorang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprov Kepri. Namun sebelum menyampaikan protesnya, seorang pejabat yang hendak dilantik menghardiknya. Keributan tak terhindarkan. Beruntung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ariza dan Kabid Perhubungan Laut, Aziz Kasim Djou bisa meredam ketegangan.

“Sangat kita sayangkan kebijakan Pak Gubernur seperti ini. Apalagi pemberitahuannya hanya lewat SMS. Bukan melalui surat seperti yang sudah dilakukan selama ini,” ujar Sumantri yang merasa kesal dengan kebijakan tersebut.

Sejumlah pejabat yang pagi itu hendak dilantik juga mengaku kaget dengan pelantikan mendadak tersebut. Muramis, misalnya. Pejabat yang pagi itu akan dilantik menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri merasa heran dengan gaya Nurdin Basirun itu.

“Ini bukan mendadak lagi, tapi buat kita terkejut,” ucap Muramis.

Sejumlah legislator di DPRD Provinsi Kepri juga mengaku kaget dengan pelantikan ala Nurdin kemarin. Selain itu, mereka kecewa karena merasa tidak dilibatkan dalam proses bongkar-pasang susunan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri tersebut.

“Bukan hanya saya, seluruh anggota DPRD juga kecewa atas peristiwa tadi pagi itu. Kepentingan yang bagaimana yang diterapkan Gubernur itu?” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

Lebih dari itu, Jumaga juga mengaku tidak diundang dalam pelantikan tersebut. Menurut dia, ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Kepri.

“Ini siapa saja (yang dilantik) saya tak ada tahu sama sekali. Satu orang pun tak tahu saya. Padahal sudah mau dekat pembahasan APBD murni,” ungkap Jumaga.

Politikus PDI Perjuangan ini mengaku baru tahu kabar pelantikan pejabat teras Pemprov Kepri dari pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Selepas itu, ia mengontak stafnya di kantor untuk memastikan keberadaan undangan untuk menghadiri pelantikan tersebut.

“Jawabnya tidak ada. Ya, berarti mereka tidak mengundang saya. Ketua saja tak diundang, apalagi yang lain. Ya, masa sama tetangga bisa lupa undang,” ujar Jumaga.

Kekecewaan juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood. Tapi bukan soal diundang atau tidak. Husnizar lebih menyoroti perihal pilihan penempatan pejabat eselon di sejumlah pos kerja baru, yang kata dia tidak menunjukkan asas ‘the right man on the right place’ sebagaimana yang disepakati dalam pembahasan Perda Perubahan SOTK.

“Kabinet barunya dingin. Saya tak optimis,” ucapnya.

Pesimisme yang disampaikan Husnizar merujuk pada ketidakseriusan Pemprov Kepri dalam mewujudkan visi kepala daerah menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu. Padahal sejak jauh-jauh hari Husnizar sudah berpesan bahwasanya keberadaan Dinas Kebudayaan (Disbud) amat esensial untuk mewujudkan visi ini.

“Apalagi Disbud dipegang oleh orang yang saya ragukan kemampuan budayanya dan tak peduli dengan budaya selama ini,” ungkap Husnizar yang juga Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Riau ini.

Karena sudah dipastikan tidak dilebur dalam dinas atau badan lain, Husnizar meminta secara tegas agar Disbud Kepri berbenah. Kerja-kerjanya mesti lebih realistis dan terukur untuk membangun kebudayaan Melayu.

Gubernur Nurdin menanggapi dengan enteng protes dan suara-suara sumbang tersebut. Kata dia, tidak ada yang aneh dengan caranya mengundang pejabat melalui pesan singkat atau SMS itu. Termasuk undangan untuk pelantikan.

“Saya minta maaf kalau ada yang tidak senang,” katanya.

Meski hanya melalui SMS, Nurdin mengatakan proses pemilihan pejabat yang akan dilantik tetap dilakukan secara profesional dan prosedural. Kompetensi pejabat dikedepankan. Sehingga dia memastikan tidak ada unsur politis dalam pelantikan 132 pejabat tersebut.

Sekda Kepri, TS Arif Fadillah, menambahkan proses pelantikan pejabat tidak harus dilakukan secara formal. “Di lingkungan kementerian juga sudah melakukan sistem seperti ini,” katanya.

Dari 132 orang pejabat yang dilantik kemarin terdiri pejabat eselon II sebanyak 20 orang, pejabat eselon III sebanyak 41 orang, dan pejabat eselon IV sebanyak 71 orang.

Di antara pejabat eselon II yang digeser posisinya adalah Guntur Sakti yang sebelumnya menjabat Kadis Pariwisata menjadi Kadis Kominfo. Jabatan Kadis Pariwisata kini ditempati Buralimar yang sebelumnya duduk sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Muramis yang sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan digeser menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya Gubernur menunjuk Raja Ariza sebagai Plt Kadishub Kepri.

Sementara Arifin Nasir dan Yatim Mustafa bertukar posisi. Arifin yang sebelumnya menjabat Kepala Disbud, kini menjabat Kadis Pendidikan. Sebaliknya, Yatim Mustafa dilantik menjadi Kadisbud dari sebelumnya Kadisdik.

Selain melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprov Kepri, Nurdin juga disebut-sebut memboyong sejumlah pejabat dari Pemkab Karimun ke lingkungan Pemprov Kepri. Kebijakan ini juga yang sempat memicu protes dari sejumlah pejabat di Pemprov Kepri, kemarin. (jpg/aya)

Respon Anda?

komentar