Hikayat Lahan Sengketa yang Berakhir dengan Bom Molotov

2704
Pesona Indonesia
Petugas kepolisian mengamankan 2 drum berisi bom molotov yang diduga untuk memancing amarah aparat yang akan mengeksekusi lahan milik PT Glory Point di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong, Selasa (8/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Petugas kepolisian mengamankan 2 drum berisi bom molotov yang diduga untuk memancing amarah aparat yang akan mengeksekusi lahan milik PT Glory Point di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong, Selasa (8/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Kericuhan dalam upaya pengosongan paksa lahan milik PT Glory di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong Sadai, Batam, yang berbatasan dengan Batam Centre, berlangsung ricuh, Selasa (8/11/2016) siang, menyisakan tanya bagi warga di luar kawasan tersebut. Apa sebenarnya persoalannya?

Ya, kasus sengketa lahan di Perumahan Glory Home ini ternyata sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam pada 2014 silam. Dalam sengketa itu, pihak tergugat dinyatakan kalah dan diminta menyerahkan lahan tersebut dalam keadaan kosong. Sehingga PT Glory Point selaku pemilik lahan menertibkan dan mengeksekusi rumah yang berdiri di atas lahan tersebut.

Berdasarkan surat penetapan nomor 35/EKS/PN.BTM, jo NO.25/PDT.G/2014/PN.BTM, jo NO.45/PDT/2015/PT.PBR, jo NO.3268 K/PDT/2015 Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam, Edward Harris Sinaga memerintahkan Panitera PN Batam agar menunjuk Jurusita untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap barang tidak bergerak, berupa lahan seluas 40.820 meter persegi atau 4,082 hektare di Kampung Harapan Swadaya RT 03/RW 05 Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong, Selasa (8/11/2016).

Dilakukannya eksekusi lahan yang ditempati warga itu, atas dasar hasil putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 15 Maret 2016. Putusan MA ini merujuk permohonan yang diajukan penggugat, Direktur PT Kencana Raya Maju Jaya, Made Bayu Adisastra, melawan 14 tergugat yaitu Sawaluddin, Wiranto, Sodikin, Wiwin, Gomgom Fatmawati, Diyono Eka Putra, Kelvin Eka Putra, Safarudin, A. Aritonang, Najmi, BP Batam, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Batam, dan Tim Terpadu Kota Batam, telah dikabulkan sebagian. Tergugat I-XIV dihukum untuk menyerahkan lahan tersebut dalam keadaan kosong dan baik.

Diketahui, persidangan perkara sengketa lahan ini telah melewati putusan PN Batam tertanggal 25 November 2014, putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 19 Mei 2015, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 2016. Ketiga putusan itu, memenangkan pihak penggugat selaku pemilik lahan.

Kapolres Barelang Kombes Pol Helmy Santika menilai ada pihak yang sengaja menunggangi rencana eksekusi lahan Kampung Harapan Swadaya, kemarin. Pihak tersebut diduga sengaja menjadi provokator sehingga eksekusi lahan tersebut berlangsung ricuh.

“Peristiwa ini ada yang menunggangi. Ada orang yang bukan warga sini, sengaja memprovokasi,” terang Helmy di depan ratusan warga usai perundingan.

Hal itu diyakini dari penemuan dua drum bom molotov di salah satu rumah Glory Home. Bom itu telah diamankan, begitu juga dengan pihak yang diduga kuat sebagai pelaku.

“Petugas sudah amankan orang maupun bom. Pelakunya dipastikan bukan warga sini. Kita akan dalami apa tujuan sebenarnya,” tegas Helmy.

Tak hanya itu, demi keamanan proses eksekusi dihentikan. Begitu juga dengan alat berat yang sempat menghancurkan rumah warga di bawa keluar lokasi.

“Untuk alasan keamanan, kegiatan ini (eksekusi) kita hentikan. Untuk persoalan bagaimana nantinya akan difasilitasi oleh pak Wali Kota Batam,” beber Helmy.

Ribuan warga membakar ban untuk memboikot jalan dalam aksi penolakan eksekusi lahan milik PT Glory Point yang telah mereka tempati selama 20 tahun terakhir di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong, Selasa (8/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Ribuan warga membakar ban untuk memboikot jalan dalam aksi penolakan eksekusi lahan milik PT Glory Point yang telah mereka tempati selama 20 tahun terakhir di Kampung Harapan Swadaya, Bengkong, Selasa (8/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

Helmy juga meminta warga agar memamahi kerja dari Panitera Pengadilan Negeri (PN) Batam selaku eksekutor lahan. Panitera bertugas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan dirinya butuh waktu untuk memahami persoalan di Kampung Harapan Swadaya tersebut sebelum menentukan sikap.

“Kami butuh waktu yang cukup panjang untuk memahami ini,” terang Amsakar.

Namun ia menekankan, setiap warga negara wajib mematuhi undang-undang yang berlaku. Apalagi, sudah ada keputusan tertinggi dari Mahkamah Agung atas kepemilikan lahan tersebut.

“Harapan kami, warga yang hadir bisa menjaga kondisi tetap kondusif. Jangan beri gerakan yang tidak pada tempatnya,” harap Amsakar.

Sementara Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengatakan pihaknya akan berunding dengan instasi terkait untuk membahas persoalan ini. “Semoga ada jalan keluar terbaik,” tegasnya. (opi/she/cr1/cr15/frisca alvionita)

Respon Anda?

komentar