Polisi Bisa Dituding Memihak Ahok, Ini Indikasinya

1292
Pesona Indonesia
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: setgab.go.id
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: setgab.go.id

batampos.co.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Polri tak memperkeruh perkara dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jika polisi juga memberikan penafsiran di saat proses pemeriksaan sedang berjalan, maka bisa menimbulkan prasangka tertentu.

“Nanti polisi dituding memihak,” kata Haedar, Selasa (8/11/2016) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Haedar menyarankan Kapolri lebih fokus mengusut perkara ini sesuai instruksi Presiden yakni cepat, tegas, dan transparan ketimbang menafsirkan.

“Kami berharap kepolisian tidak perlu mengembangkan tafsir yang bisa menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini,” katanya.

Imbauan Haedar ini disampaikan setelah mendengar penjelasan Kapolri Tito Karnavian mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Usai bertemu Presiden Joko Widodo, kemarin, Tito Karnavian menyoroti makna dan pentingnya kata ‘pakai’ dalam pernyataan Ahok mengenai Surat Al Maidah ayat 51.

Ia membandingkan kutipan Ahok saat ada kata “pakai” dan saat hilang.

“Kami tanyakan ke ahli bahasa. Pengertiannya kalau dibohongi ayat Al Maidah 51, dibohongi pakai ayat Al Maidah 51 itu kan sangat beda sekali,” ujar Tito.

“Kalau yang pertama, ‘dibohongi Al Maidah 51’, itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau ‘dibohongi pakai Al Maidah 51’, bukan ayatnya tapi orangnya. Jangan percaya kepada orang,” tuturnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini sempat meminta agar penjelasannya tentang tafsiran tidak dipolitisasi.

“Itu saya tanpa bermaksud melindungi saudara terlapor (Ahok). Jangan nanti dikira saya mantan Kapolda, saya sebagai Kapolda harus membangun hubungan baik dengan semua orang,” kata Tito.

Presiden Joko Widodo, kemarin, berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah. Usai pertemuan tertutup sekitar satu jam, Jokowi mengungkapkan apresiasinya atas peran Muhammadiyah dalam menyejukkan suasana jelang demo akbar 4 November lalu.

’’Kita berikan penghargaan yang tinggi karena demo berjalan tertib dan damai,’’ ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali memastikan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan dilakukan dengan tegas dan transparan.

’’Saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga rakyat perlu tahu, tidak akan melindungi… saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,’’ ucapnya. Jokowi mengambil jeda cukup lama, sekitar tujuh detik sebelum akhirnya menyebut nama Ahok.

Ketua Muhammadiyah Haedar mengapresiasi komitmen Jokowi atas proses hukum terhadap Ahok. ’’Kami berharap itu dilaksanakan dengn konsisten,’’ ujarnya.

Dia juga berharap kasus Ahok bisa segera selesai. ’’Agar bangsa ini tidak tersandera oleh satu dua orang yang bertindak gegabah dalam kehidupan kebangsaan kita,’’ tambahnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa pemerintah memang terus menjalin komunikasi dengan para ulama. Bahkan, sebelum aksi masa pada Jumat (4/11/2016) itu juga sudah mengundang para ulama dari MUI, NU, dan Muhammadiyah.

Dia pun menepis anggapan kalau pemerintah terlambat menggandeng ulama sehingga aksi tersebut tetap berjalan.

”Dua minggu sebelumnya kan majelis ulama, NU, Muhammadiyah, semua kan diundang. Ya tidak bisa juga dibilang telat, karena sudah diketahui tanggal 4 itu ada demo besar-besaran,” ungkap dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Muhammad Zaitun Rasmin, menuturkan mereka masih menunggu terus kelanjutan penyelidikan kasus Ahok. Hasil dari penyelidikan itu akan menentukan sikap GNPF MUI selanjutnya.

”Kami akan mengikuti perkembangan proses hukumnya,” ujar dia, Selasa (8/11/2016).

Tapi, kini mulai muncul lagi suara untuk menggelar aksi kembali bila tuntutan untuk menyeret Ahok ke meja pengadilan tidak terwujud. GNPF MUI pun sudah mengetahui ada ajakan untuk menggelar aksi bela Islam tahap III.

”Tapi kalau dari masyarakat sudah mulai. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah persoalan seluruh umat atau mayoritasnya,” imbuh Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu.

Sejauh ini GNPF MUI tetap yakin bahwa kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok itu begitu terang benderang. Dasarnya adalah fatwa dari MUI yang menegaskan adanya penistaan agama oleh Ahok.

Selama ini, MUI juga dipandang sebagai rumah bagi ahli-ahli agama Islam. Sehingga fatwa tersebut mewakili sikap dari mayoritas ulama-ulama. ”Harusnya MUI yang dijadikan rujukan bahwa ada penistaan agama,” tegas dia.

Zaitun menuturkan tidak akan berhenti berjuang untuk mengawal terus fatwa MUI tersebut. Dia yakin mayoritas ulama juga akan sependapat dengan MUI dalam kasus Ahok itu. Apalagi melihat ada jutaan umat muslim yang turun ke jalan pada Jumat (4/11/2016) lalu.

Dari data GNPF hampir semua lapisan turun. Mulai dari gubernur hingga masyarakat biasa turut serta. ”Kami mengetuk hati nurani pemerintah, presiden, dan kepolisian untuk memenuhi rasa keadilan mayarakat,” tambah dia.  (byu/idr/jun/JPG)

Respon Anda?

komentar