UMK 2017 Karimun Ditetapkan Rp 2.617.760

1749
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Karimun yang membahas Upah Minimum Kabupaten (UMK) bersama serikat pekerja, menyepakati nilai UMK tahun 2017 sebesar Rp 2.617.760 atau mengalami kenaikan hampir Rp 200 ribu dibanding UMK tahun ini.

“Penetapan UMK Karimun sudah selesai dan disepakati bersama. Penetapan ini sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menakertrans yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” ujar Ketua DPK Karimun, Ruffindy Alamsjah kepada Batam Pos, Selasa (8/11).

Tak hanya mengacu SE Menakertrans. Penetapan nilai UMK Karimun juga menggunakan acuan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional sebesar 5,18 persen, dan inflasi nasional sebesar 3,07 persen.

Nilai UMK Karimun yang baru, lanjut Ruffindy, sudah lebih besar dibandingkan UMK tahun ini sebesar Rp 2.418.000 atau mengalami kenaikan Rp 199.760. Sesuai aturan, nilainya sudah lebih tinggi dari UMP Kepri Rp 2.358.454.

Hanya saja, tak semua serikat pekerja yang hadir, menerima keputusan nilai UMK yang ditetapkan. Serikat yang tak menerima atau tak setuju nilai UMK yang ditentukan seperti misalnya dari FSPMI. Ketidaksetujuan tersebut, telah dicatat secara resmi di dalam berita acara pembahasan UMK.

“Dalam pembahasan UMK, juga telah kita catat, bahwa kondisi ekonomi nasional, tidak sama dengan lokal, khusunya masalah harga¬† yang tinggi. Untuk itu, dari DPK Karimun berharap, Tim Pemantau Inflasi (TPI) yang terdiri dari Pemkab Karimun dan pengusaha, agar selalu turun ke lapangan. Tujuannya agar dapat menekan harga kebutuhan pokok. Sehingga tak memberatkan masyarakat,” terang Ruffindy.

Dengan telah disepakati UMK Karimun oleh mayoritas yang tergabung dalam DPK Karimun, maka dalam minggu ini, pihaknya akan meminta rekomendasi ke Bupati Karimun. Rekomendasi tersebut, untuk dapat dikirimkan ke Gubernur Kepri untuk disahkan.

Ruffindy berharap, jika UMK baru telah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepri, dapat dijalankan pada tahun depan. Jika seandainya tak dapat menjalankannya, maka segera lapor ke Disnaker, namun disertai alasan yang jelas. (san)

Respon Anda?

komentar