Dewan Pengupahan Kabupaten Bintan Usulkan 3 Angka UMK Bintan 2017

1117
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Bintan telah menyepakati tiga usulan besaran angka untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan 2017 mendatang.

Tiga besaran angka yang diusulkan dari tripartit itu berasal dari Pemkab Bintan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh atau pekerja se Kabupaten Bintan.

“Kami sepakat tidak mengusulkan satu besaran angka. Jadi setiap perwakilan tripartit memiliki hak untuk mengajukan angka-angkanya. Didapati ada tiga angka besaran UMK Bintan untuk tahun mendatang,” ujar Kepala DPK Bintan, Hasfarizal Handra usai menggelar rapat usulan UMK Bintan 2017 di Ruang Rapat III Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Rabu (9/11/2016).

Besaran angka UMK yang diusulkan Pemkab Bintan, Kata dia, sama dengan yang diusulkan Apindo Bintan yaitu sebesar Rp 2.863.231. Nominal itu diperoleh sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 44 Ayat 2. Dengan landasannya dari data tingkat inflasi nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PPDB) 2016 diantaranya akibat terjadinya inflasi nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen.

“Bedasarkan PP Nomor 78 besaran UMK dari 2016-2017 akan mengalami kenaikan 8,25 persen. Sehingg besaran angka yang didapati untuk UMK mendatang sebesar Rp 2.863.231,” katanya.

Sedangkan untuk besaran angka yang diusulkan serikat pekerja, lanjutnya, beda dari lainnya bahkan tidak mengacu dengan PP Nomor 78 itu. Mereka mengusulkan dua angka sekaligus untuk UMK Bintan yaitu Rp 2.940.397 dan Rp 2.875.231. Dua angka itu diperoleh dari lima elemen sarikat pekerja diantaranya SBSI, SPSI LEM, FSPNI, SPSI Reformasi dan SPSI Pariwisata.

Nominal yang diusulkan lima elemen serikat pekerja itu, sambungnya, tidak menggunakan inflasi nasional maupun PPDB. Tetapi mengacu kepada perkembangan inflasi Kepri dan indeks kehidupan layak.

“Usulan tiga angka itu akan diserahkan ke Bupati Bintan selaku pembina dewan pengupahan.Selanjutnya 10 November mendatang usulan itu segera kami serahkan ke Gubernur Kepri untuk secepatnya ditetapkan,” sebutnya.

Ketua Serikat Pekerja Bintan, Sianturi menolak jika penetapan UMK Bintan 2017 harus disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahum 2015. Sebab formulasi yang digunakan pemerintah untuk menentukan besaran upah minimum itu sangat menyulitkan para pekerja.

“Pasal 44 ayat 2 dalam PP itu sedang diuji materi di Mahkamah Agung (MA). Kami sedang menantikan perubahan terhadap materi dalam pasal tersebut. Semoga saja ada perubahan yang mendukung pekerja,” katanya.

Apabila penolakkan serikat pekerja terhadap PP itu tidak diindahkan, Kata dia, mereka akan mengajukan usulan alternatif. Diantaranya tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi harus ditambah besaran standar kebutuhan hidup layak (Khl) yaitu hasil survei yang diubah dengan terjadi selisih khl sebesar Rp 77.116. Jadi hasil kenaikan angka dari 8,25 persen atau Rp 2.863.231 + Rp 77.116.

“Kami minta kenaikan sebesar 11, 16 persen dari usulan pemerintah dan Apindo. Sehingga nilai final UMK Bintan 2017 menjadi Rp 2,9 juta,” bebernya.

Terpisah Ketua Apindo Bintan, Jamin Hidayat mengaku akan menyerahkan seluruh keputusan kenaikan UMK Bintan 2017 kepada Gubernur Kepri. Sebab penetapan satu angka usulan itu berada di tangan pemimpin tertinggi di provinsi ini.

“Sebaiknya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi daerah yang lebih objektif. Sehingga tidak ada lagi perbedaan usulan angka-angka seperti ini,” ubgkapnya. (ary)

Respon Anda?

komentar