Istri Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tolak Jadi WNI

1941
Pesona Indonesia
Noorlizah Nurdin, istri Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersalaman dengan peserta seminar kanker di Tanjungpinang, Rabu (9/11/2016). Foto: yusnadi/batampos
Noorlizah Nurdin, istri Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersalaman dengan peserta seminar kanker di Tanjungpinang, Rabu (9/11/2016). Foto: yusnadi/batampos

batampos.co.id – Noorlizah Nurdin, istri Gubernur Kepri Nurdin Basirun menolak untuk menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal ini dinilaiberbagai  kalangan akan membuat Noorlizah Nurdin tidak leluasa membantu Nurdin.

“Terkait kewarganegaraan merupakan hak asasi saye untuk memilih. Insya Allah, mungkin nanti akan saye pertimbangkan,” ujar Noorlizah dengan logat melayu menjawab pertanyaan media usai menghadiri acara Seminar Kanker Serviks yang digelar Yayasan Kanker Indonesia (YKI) di Hotel CK, Tanjungpinang, Rabu (9/11/2016).

Karena enggan untuk menjadi WNI, Noorlizah tidak diperbolehkan untuk memegang jabatan strategis. Seperti Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri. Padahal jabatan tersebut langsung melekat kepada istri Gubernur sebagai seorang kepala daerah.

Di Provinsi Kepri, jabatan tersebut masih disandang oleh, Aisyah Sani yang merupakan istri mendiang Mantan Gubernur Kepri, Muhammad Sani.

Terkait persoalan tersebut, Noorlizah menegaskan, meskipun dirinya berstatus sebagai Warga Negara Singpura, tetapi hati, jiwa dan raganya tetap cita rasa Indonesia. Apalagi jika merujuk pada garis keturunannya. Noorlizah mengaku berasal dari Moro, Karimun. Berangkat dari hal tersebutlah, ia tidak mempersoalkan status kewarganegaraanya.

“Meskipun saye WN Singapura tetapi hati, jiwa dan rage saye adalah Indonesia,” tegas Noorlizah.

Diawal pelantikan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie sudah mengeluarkan pernyataan. Yakni meminta Noolizah Nurdin, istri Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) segera mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan menanggalkan kewarganegaraannya di Singapura.

Menurut Ronny, memang di dalam aturan tidak ada larangan seorang gubernur memiliki istri orang asing, asalkan memiliki paspor dan ijin tinggal diperpanjang terus.

Namun, karena yang bersangkutan sudah lama tinggal di Indonesia sebaiknya menjadi WNI dan melepaskan statusnya sebagai warga negara Singapura. (jpg)

Respon Anda?

komentar