Kadin Batam Optimis Uji Materi PMK 148 tentang Tarif Baru UWTO Dikabulkan

560
Pesona Indonesia
Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk meninjau  kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di Gedung SPC Batamcenter, Senin (24/10/2016). Foto: Rifki/Batam Pos
Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk meninjau kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam di Gedung SPC Batamcenter, Senin (24/10/2016). Foto: Rifki/Batam Pos

batampos.co.id – Upaya kalangan pengusaha Batam untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 tentang kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) mencapai babak baru.

Selain komunikasi dengan Presiden dan Wakil Presiden, mereka juga akan menguji sejumlah undang-undang tentang keberadaan BP Batam ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“UWTO itu akar permasalahannya dari sejumlah UU tentang BP Batam, seperti UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 36 Tahun 2007 yang akan diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Rabu (9/11/2016).

Sedangkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 akan diuji ke Mahkamah Agung. Mengenai PMK dan turunannya yakni Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 akan segera masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN).

Jadi optimis uji materi pasti akan dikabulkan sehingga permasalahan bisa selesai. Ia juga mengakui dorongan dari Wapres Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa PMK bisa dirubah juga memberikan dorongan moril.

“Uji materi ini sangat penting supaya kelak ke depannya tidak ada lagi dualisme pemerintahan di Batam,” katanya.

Begitu juga dengan gugatan terkait PMK yang dinilai sangat memberatkan masyarakat dan pengusaha Batam.

“BP Batam saat ini gagal dalam menciptakan kondusifitas dunia usaha dan ekonomi di Batam. Jadi pemerintah pusat harus segera bertindak,” tegasnya. (leo/bp)

Respon Anda?

komentar