Masa Penahanan Siti Fadilah Diperpanjang

340
Pesona Indonesia
Menteri Kesehatan 2004-2009  Siti Fadilah Supari mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/10/2016). Siti diduga korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007. Foto: Imam Husein/Jawa Pos
Menteri Kesehatan 2004-2009 Siti Fadilah Supari mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/10/2016). Siti diduga korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007. / Foto: Imam Husein/Jawa Pos

batampos.co.id – Masa penahanan tersangka korupsi alat kesehatan, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siti harus tetap berada di dalam tahanan sambil menunggu proses penyidikannya tuntas. “Perpanjangan penahanan untuk tersangka SFS selama 40 hari ke depan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (9/11).

Menurut Priharsa, perpanjangan penahanan dilakukan karena memang proses penyidikan Siti masih berjalan. Sementara masa penahanan yang pertama sudah akan habis. “Makanya dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari,” katanya.

Siti resmi dijebloskan KPK ke Rutan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin 24 Oktober 2016. Masa penahanan Siti selama 20 hari pertama akan berakhir pada 13 November 2016.

Seperti diketahui, dalam dakwaan bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan) Rustam Syarifudin Pakaya, SitiĀ  disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan alkes.

Pengadaan itu untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007.

Jatah yang Siti dapatkan berupa Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri, dan akhirnya ditangani KPK. Siti membantah semuanya. Dia menganggap KPK telah melakukan kriminalisasi. (boy/jpnn)

Respon Anda?

komentar