Perpat Bakal Demo Lagi Menuntut Revisi Tarif Baru UWTO

797
Pesona Indonesia
Ratusan warga Batam yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggelar aksi menolak UWTO di depan kantor DPRD Batam, Senin (7/11/2016). Foto: Foto: wenny/batampos
Ratusan warga Batam yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) menggelar aksi menolak UWTO di depan kantor DPRD Batam, Senin (7/11/2016). Foto: Foto: wenny/batampos

batampos.co.id – Tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dinilai dapat melumpuhkan perekonomian masyarakat Batam. Sebab, dengan kenaikan tarif baru ini akan berdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dewan Pembina Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kota Batam, Saparudin Muda mengatakan pihaknya akan berjuang keras untuk menyuarakan penolakan tarif UWTO tersebut.

“Kita berjuang menolak tarif UWTO ini untuk seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk warga tempatan. Perjuangan Kampung Tua itu hanya hasil akhir saja,” ujar Saparudin, Rabu (9/11/2016).

Menurut Saparudin, kebijakan kenaikan UWTO tersebut tak memiliki kejelasan. Kenaikan ini akan berdampak kepada investasi Batam dan menimbulkan pengangguran.

“Tarif ini berdampak ke seluruh masyarakat. Mulai dari masyarakat bawah sampai ke pengusaha. Maka dalam setahun, Batam akan lumpuh,” tegasnya.

Saparudin meminta Pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan tarif UWTO ini. Sebab, masyarakat sampai saat ini merasa resah dan terdzalimi.

“Pemerintah pusat harus jeli melihat karena merugikan. Karena masyarakat sudah didzalimi. Apalagi kita warga tempatan, sudah merasa menumpang di atas tanah kelahiran,” katanya.

Saparudin meminta pengkajian ulang tersebut berdampak positif kepada masyarakat. Jika tidak, ia mengecam akan mengerahkan massa mencapai sepuluh ribu orang untuk berdemo.

“Kita minta BP Batam itu dibubarkan. Masih banyak pulau kosong yang bisa dikelola. Biar Batam pemimpinnya satu saja,” terangnya.

Saparudin menjelaskan ia akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada seluruh pejabat Kepri dalam acara hari lahir Perpat pada 20 November mendatang. Termasuk meminta DPRD Batam untuk memperjuangkan suara masyarakat tersebut.

“Kita akan langsung sampaikan di depan pejabat agar UWTO ini dihilangkan dan BP Batam dibubarkan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Dewan Pakar Perpat, Sastra Widjaya. Menurutnya, pembayaran UWTO sangat memberatkan masyarakat. Sebab, tarif tersebut setiap tahunnya akan melonjak.

“Memang setiap tahun waktunya berkurang. Tetapi jumlah pembayaran bertambah. Sama saja itu memberatkan masyarakat,” ujarnya singkat. (opi/bp)

Respon Anda?

komentar