Gelar Perkara Kasus Ahok Digelar Tertutup, Diumumkan Kamis Pekan Depan

440
Pesona Indonesia
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2016). Ahok diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan kasus penistaan agama saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai diperiksa Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2016). Ahok diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan kasus penistaan agama saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

batampos.co.id – Rencana gelar perkara yang akan digelar secara terbuka batal. Bareskrim Mabes Polri memastikan akan melakukan gelar perkara Kasus Ahok secara tertutup pada Rabu (16/11/2016) pekan depan.

Rencananya gelar perkara kasus Ahok terkait dugaan penistaan Alquran itu akan disaksikan secara terbatas oleh pihak pelapor, para saksi ahli, Kompolnas, dan Komisi III DPR RI.

“Gelar perkaranya tidak terbuka seperti live di media,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, Jumat (11/11/2016) seperti dilansir Antara.

Agenda gelar perkara pun akan dilakukan di Kantor Bareskrim Polri, KKP, Gambir, Jakarta Pusat. Setelah itu, hasil gelar perkara akan diumumkan ke publik pada Kamis (17/11/2016) oleh Kabareskrim Polri.

Sejumlah pihak belakangan ini memang mendesak Mabes Polri agar tidak melakukan gelar perkara secara terbuka.

Salah satunya datang dari salah pihak pelapor, Forum Anti Penistaan Agama (FAPA).

“Sebenarnya begini, gelar perkara itu suatu kelaziman dalam memutuskan peningkatan proses hukum,” jelas tim advokat FAPA, Azra’i Ridho, SH, Jumat (11/11/2016).

Dia menegaskan gelar perkara itu hanya melibatkan Kepolisian, pelapor, dan terlapor. Karena itu jangan sampai pihak lain ikut.

“Kalau melibatkan pihak lain akan berefek buruk. Misalnya melibatkan DPR terlibat. Dikhawatirkan ada intervensi atau menimbulkan syakwasangka. Meskipun disebutkan (DPR) sebagai pengawas,” ucapnya.

Apalagi kalau sampai dilakukan gelar perkara terbuka. Menurutnya, itu sangat berbahaya.

“Karena ada keterangan yang semestinya diungkap di pengadilan, akibatnya diketahui publik. Ini berbahaya,” tegasnya.

Azrai menambahkan bahwa yang dimaksud dengan tranparansi bukan demikian. Namun cukup menjelaskan bagaimana tahapan penanganan kasus tersebut.

“Polisi menyampaikan sampai sejaumana tahapan berjalan. Misalnya kita sudah meminta keterangan saksi ahli, sudah memberkas, sudah melakukan koordinasi dengan kejaksaan. Begitu. Bukan gelar perkara langsung disampaikan ke publik,” ujarnya.

FAPA yang terdiri dari Kauman (Keluarga Alumni Universitas Muhamadiyah Se-Nusantara), Ika UMSU (Ikatan Alumni Universitas Muhammaddiyah Sumatera Sejabodetabek) Ikalum UMJ (Ikatan Alumni Universitas Muhammaddiyah Jakarta), dan Yayasan Lakmi (Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia) merupakan pihak pertama yang melaporkan Ahok ke ke Kepolisian. (PS/nur)

Respon Anda?

komentar