2017 Pariwisata Lingga Berbenah

916
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lingga Zalmidri mengatakan, pihaknya akan fokus terhadap pemeliharaan fasilitas pariwisata pada tahun 2017. Hal tersebut mengingat banyaknya fasilitas wisata yang telah dibangun namun minim prawatan hingga kini.

Sejumlah fasilitas wisata seperti gazebo dan cotage desa wisata Penaah terbengkalai tanpa perawatan. Begitu juga fasilitas pariwisata di Pantai Pasir Panjang, pintu masuk lokasi wisata dan cagar Budaya Benteng Kuala Daik, jalan wisata dan semenisasi benteng Bukit Cening yang belum terealisasi dan sejumlah aset serta fasilitas lainnya di Bunda Tanah Melayu.

“Kami fokuskan 2017 itu pemeliharaan. Fokus fasilitas pariwisata yang rusak dan terbengkalai kita benahi di 2017 mendatang,” ungkap Zalmidri, Jumat (11/11).

Ia mengatakan, terkait rusaknya sejumlah fasilitas gazebo desa Penaah akibat abrasi pihaknya telah mendapat laporan. Ditambah lagi pada 2017 nanti, dinas Pariwisata berdiri sendiri akan membuat dinas yang berganti nama menjadi dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan membuat fokus jauh lebih besar terhadap pembenahan objek-objek potensial.

Selain fasilitas lokasi yang pernah diperkenalkan lewat kegiatan Lingga Fishing Festival, desa Penaah masih banyak lagi fasilitas pendukung pariwisata Lingga yang perlu berbenah. Salah satunya yakni Zero Equator di Tanjung Teludas desa Mentuda. Sebagai satu-satunya lokasi yang dilewati garis khatulistiwa di Kepulauan Riau, tentu lokasi ini menjadi ikon kedepan. Sayangnya, hingga menginjak usia 13 tahun kabupaten Lingga sarana dan prasarana serta akses yang memadai belum begitu baik. Sehingga pengunjung masih kesulitan mencapai lokasi tersebut.

Sementara itu terkait wacana pemerintah mengembalikan aset wisata untuk dikelola desa, seperti Penaah, Benan dan sejumlah lokasi lainnya Zalmidri mengatakan perlu dipelajari lebih lanjut. Karena aset wisata yang ada dibangun oleh pemerintah daerah yang telah diatur retribusinya. Hal tersebut akan didudukkan bersama bagian hukum dan DP2KA terlebih dahulu.

“Kami rencana hari Senin nanti akan duduk bersama dengan bagian hukum. Payung hukumnya harus dibenah dulu. Pihak desa menyediakan Bumdes dan Perdes. Harus sinergi aturan hukumnya,” tutup Zalmidri. (mhb)

Respon Anda?

komentar