Kepala BP Batam Meminta Maaf jika Selama Ini …

5048
Pesona Indonesia
Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Hatanto Reksodiputro. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Menanggapi penolakan demi penolakan kenaikan tari UWTO, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro tetap tenang. Dia mengatakan kenaikan UWTO ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa tarif UWTO perlu penyesuaian.

“UWTO yang lama sudah ada dari tahun 1990-an dengan angka yang sama,” katanya saat ditemui Batam Pos setelah acara Talk Show di Batam TV, tadi malam (11/11).

Ia mengatakan BP Batam saat ini hanya melanjutkan usulan Dewan Kawasan yang kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia membantah bahwa dikatakan BP Batam tidak kooperatif. Sebab faktanya, menurutnya, tarif baru UWTO yang diatur dalam Perka BP Batam nomor 19 jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam PMK 148.

“Di dalam angka yang tertuang dalam Perka nomor 19 tahun 2016, nilainya masih sangat rendah dibanding range tertinggi dalam PMK,” ujarnya.

Pria berkacamata ini juga memastikan prinsip tarif UWTO baru ini menggunakan azas keadilan. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah harus dibedakan tarifnya dengan perumahan dari masyarakat berpenghasilan tinggi. Sehingga ada azas keadilan.

“UWTO lama tak mengatur itu,” ungkapnya.

Hatanto juga mengatakan tarif UWTO yang baru juga ingin mengembangkan industri di Batam.

“Di Batam, industri berteknologi tinggi harus masuk, jangan lagi industri kotor dengan lingkungan yang buruk,” ujarnya.

Tarif baru UWTO juga bertujuan untuk mengembangkan perumahan ke arah pemukiman vertikal karena pada dasarnya lahan di Batam semakin sempit.

Namun, ia juga meminta maaf jika selama ini BP Batam dianggap kurang sosialisasi mengenai segala kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan.

“Kami ke depannya akan transparan,” imbuhnya.

Mengenai aksi yang dilakukan masyarkat untuk menentang UWTO, Hatanto meminta agar jangan melakukan demonstrasi lagi karena dapat melibatkan masyarakat yang sebenarnya tidak ingin melakukannya.

“Pakailah cara yang lebih elegan seperti melakukan uji materi atau gugatan ke MK atau Mahkamah Agung,” pintanya. (ceu)

Respon Anda?

komentar