Dana 1.419 RTLH di Lingga, Dua Tahun Tak Juga Dibayar

484
Pesona Indonesia
Salbiah, salah satu warga miskin yang   telah mendapatkan bantuan rehab rumah. foto: Wijaya Satria/Batampos
 foto: Wijaya Satria/Batampos

batampos.co.id – Janji provinsi Kepri membayarkan dana tahap II penyelesaian 1.419 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kabupaten Lingga yang telah 2 tahun mengkerak sepertinya tidak akan terlaksana. Pasalnya, dalam APBDP 2016 Kepri yang beberapa waktu lalu telah disahkan, hutang provinsi kepada Pemkab Lingga sebesar Rp 13,77 Miliar tidak juga dianggarkan.

Hal ini sangat disayangkan pemerintah kabupaten Lingga. Program pengentasan kemiskinan Mantan Gubernur Kepri, Alm H M Sani, untuk membantu warga kurang mampu di kabupaten Lingga akan menjadi bumerang baik pemerintah provinsi maupun daerah karena terus dituntut oleh masyarakat. Sebab, warga kini yang banyak terlilit hutang untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya.

Sekretaris Bappeda Lingga, Said Ibrahim juga turut menyayangkan hal ini. Program pemprov yang harusnya selesai pada tahun 2015 lalu terkendala anggaran. Untuk RTLH sendiri terang Ibrahim Pemprov Kepri berhutang senilai Rp 7,662 Miliar. Sedangkan kepada pihak ketiga senilai Rp 6.109 Miliar dengan total mencapai Rp 13.771 Miliar kepada Pemkab Lingga.

“Provinsi ingkar janji dengan kegiatan pengentasan kemiskinan ini. Akibatnya 1.419 warga kami yang menerima RTLH juga ikut terlilit hutang. Kami berharap sangat di APBD P 2016 dianggarkan, tapi ternyata juga tidak ada. Kalau tahun depan juga tidak dianggarkan, artinya 3 tahun rumah masyarakat miskin terbengkalai,” ungkap Said Ibrahim kepada Batam Pos, Senin (14/11).

Selain kondisi rumah warga yang tidak selesai akibat dana tahap II tidak dianggarkan dalam APBD P 2016 Kepri, Ibrahim mengatakan warga kini juga mendapat tekanan psikologis.

“Dulu masyarakat penerima RTLH mengeluhkan kondisi rumah mereka yang kurang layak. Sekarang mereka mendapat tekanan psikologis karena terlilit hutang dari para pekerja yang mengerjakan rumah mereka karena sampai sekarang tidak dibayar. Masing-masing penerima RTLH di kabupaten Lingga masih harus menerima Rp 5.400.000 kekurangan dana pengentasan kemiskinan ini,” sambungnya.

Untuk itu dalam waktu dekat, Ibrahim mengatakan pihaknya berkoordinasi kembali ke Provinsi dan bertemu langsung Gubernur Kepri, Nurdin Basirun membincangkan hal ini.

“Kami akan menghadap Pak Gubernur langsung mempertanyakan hal ini. Dan minta pada APBD Murni 2017 nanti dianggarkan. Kami khawatir persoalan ini tidak selesai,” sambungnya.

Sementara itu, kondisi dilapangan seperti di desa Panggak Laut, kecamatan Lingga 9 rumah warga penerima RTLH telah selesai dibangun. Namun yang menjadi persoalan baru, warga terlilit hutang dengan para pekerja.

“RTLH sudah seselai di sini, tapi warga yang terlilit hutang karena kewajiban membayar jasa pekerja dan tukang belum dibayarkan,” ungkap Kades Panggak Laut, Ahmad.

Data dari Dinsos Lingga, penerima RTLH tersebar disejumlah kecamatan. Yakni

  • Kecamatan Senayang mendapat 575 RTS,
  • Lingga Utara 332 RTS,
  • Lingga 128 RTS,
  • Singkep Barat 193 RTS,
  • Selayar 105 RTS
  • Lingga Timur 85 RTS.

Warga dan pemkab Lingga berharap, pemerintah provinsi lebih bijak dalam menyusun program untuk kepentingan masyarakat banyak. (mhb)

Respon Anda?

komentar