Teten Masduki: Presiden Punya Kapasitas Membatalkan UWTO

4585
Pesona Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Foto: dok. Setkab
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Foto: dok. Setkab

batampos.co.id – Pengusaha di Batam terus berjuang agar tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dibatalkan.

Senin kemarin (14/11/2016) mereka mengadukan persoalan ini kepada Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Teten Masduki, di Jakarta.

“Kami bertemu dengan Pak Teten dan menyampaikan sejumlah persoalan mengenai Batam agar ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Presiden,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk.

Jadi mengatakan, sebenarnya perwakilan pengusaha dari sejumlah asosiasi itu dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden. Namun orang nomor satu di republik ini harus meresmikan Kawasan Industri Park By The Bay di Kendal, Jawa Tengah, bersama Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Selain Jadi, Ketua Kadin Kepri Achmad Makruf Maulana dan lainnya turut hadir. Tak hanya pengusaha, pertemuan kemarin juga dihadiri anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri, Djasarmen Purba.

Melalui Teten Masduki, para pengusaha meminta Presiden membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 tentang tarif layanan badan layanan umum (BLU) Badan Pengusahaan (BP) Batam. Selain mengatur tarif sewa lahan atau UWTO, PMK tersebut juga mengatur tarif baru untuk layanan rumah sakit, pelabuhan, bandara, air, dan lainnya.

“Tarif baru ini semua naik. Dan itu mengancam sendi-sendi perekonomian Batam,” kata Jadi lagi.

Menurut dia, terbitnya PMK ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan ekonomi yang dilancarkan Presiden Jokowi. Melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi, Jokowi menginginkan iklim investasi di dalam negeri bisa bersaing, proses perizinan dipermudah, deregulasi ditingkatkan, sehingga banyak investasi yang masuk.

Namun kenaikan tarif sewa lahan dan tarif layanan BP Batam ini justru menimbulkan iklim investasi di Batam tak kondusif. “BP Batam juga tidak kooperatif,” ujarnya.

Pengusaha menganggap tarif baru UWTO Batam yang kemudian diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 19 Tahun 2016 sangat memberatkan warga Batam. Selain itu, mengenai tarif baru jasa pelabuhan yang tertuang dalam Perka BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 membuat 200 perusahaan pelayaran terancam tutup.

“Sekarang di pelayanan pengurusan izin di pelabuhan dari 2-3 jam menjadi 2-3 hari lamanya,” katanya.

Sedangkan Ketua Harian Kadin Kepri, Heri Supriadi, yang juga hadir dalam acara ini menjelaskan PMK 148/2016 seharusnya disosialisasikan dengan semua pihak. Baik pengusaha, warga, legislatif, maupun pemerintah daerah. Sehingga jika harus ada kenaikan, maka angkanya telah disepakati semua pihak.

“Baru pertama kali terjadi di Indonesia, suatu lembaga seperti BP Batam dan Kementerian Keuangan sesuka hati menetapkan tarif yang berdampak besar pada kehidupan orang banyak,” jelasnya.

Pengusaha juga menganggap kenaikan tarif ini sangat bertentangan dengan kebijakan Tax Amnesty yang bertujuan untuk mendatangkan dana dari luar negeri.

“Di tengah situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini, BP Batam malah menaikkan tarif lahan, padahal pemerintah pusat tengah gencar-gencarnya mencari dana lewat Tax Amnesty,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Teten mengatakan akan segera menyampaikan persoalan ini kepada Presiden dan akan mengagendakan pertemuan dalam waktu dekat. Dia yakin, Presiden akan segera menanggapi keluhan pengusaha ini, karena menurut dia perkembangan ekonomi di Batam saat ini masih jauh dari harapan Presiden.

“Jika presiden mengetahui hal ini, sudah pasti beliau tidak senang. Karena dunia usaha di Batam mengalami stagnansi dan banyak yang kecewa akibat hal ini,” jelasnya.

Teten mengatakan, sejak jauh-jauh hari Presiden sudah dapat laporan mengenai persoalan ini. Untuk itu, daripada menggugat PMK 148 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Teten menyarankan para pengusaha di Batam mengadu langsung ke Presiden.

“Karena Presiden punya kapasitas untuk batalkan tarif UWTO tersebut,” jelasnya.

Untuk saat ini, ia meminta kepada para pengusaha agar melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Jika semua sudah lengkap, dia berjanji akan membawanya ke Presiden. Selanjutnya, Presiden dijadwalkan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BP Batam dalam waktu dekat. (leo/opi/eja/cr17/cr1/ceu/bp)

Respon Anda?

komentar