21 November UMK Se Kepri Rampung

403
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnkaer) Kepri, Tagor Napitupulu yang juga merupakan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) tersebut menargetkan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri rampung pada 21 November mendatang. Ia berharap proses pembahasan berjalan dengan baik.

“Sampai saat ini, kami sudah menyelesaikan pembahasan tiga kabupaten/kota. Artinya masih ada empat daerah lagi yang belum dibahas,” ujar Tagor menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (15/11) di Tanjungpinang.

Disebutkannya, tiga daerah yang sudah selesai dibahasan UMK-nya adalah Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna. Disinggung berapa nilai UMK Kabupaten/Kota yang sudah diselesaikan, Tagor enggan untuk menyebutkan hal itu. Menurut Tagor, kewenangan tersebut adalah ranah Gubernur dan harus melalui persetujuan dari Gubernur.

“Bisa jadi, setelah dievaluasi Pak Gubernur angkanya berubah lagi. Makanya kami tidak berani untuk menyampaikan itu,” papar Tagor.

Masih kata Tagor, daerah-daerah yang sudah mengajukan hasil pembahasan ke Provinsi tetapi belum dibahas adalah Kabupaten Anambas dan Kota Tanjungpinang. Apabila tidak ada halangan, akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dijelaskannya, Anambas belum dilakukan pembahasan karena kepada Disnakernya masih berhalangan hadir.

“Kalau untuk Anambas sebenarnya tidak ada masalah, karena Kepala Dinasnya masih belum bisa hadir untuk bersama-sama melakukan pembahasan,” jelas Tagor.

Lebih lanjut katanya, untuk Kabupaten Lingga pembahasannya sudah selesai dilakukan. Begitu juga dengan Batam. Akan tetapi hasilnya masih belum diserahkan ke Provinsi. Ditanya mengenai adanya dua angka yang berbeda hasil pembahasan UMK Kota Batam, Tagor mengatakan sebaiknya hanya ada satu angka yang diajukan ke Provinsi.

“Kalau dua angka yang diserahkan ke Provinsi, tentu tergantung hasil sidang dengan DPP. Kalau memang harus dikembalikan, maka akan dikembalikan. Karena didalamnya ada unsur pemerintah, buruh, BPS, dan akademisi,” tutup Tagor.

Terpisah Kepala Disnaker Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan Tanjungpinang mengajukan UMK sebesar Rp2.359.661 sesuai rumus pasal 44 PP 78 Tahun 2015. Menurut Surjadi, apabila tidak ada halangan hasil pembahasan tersebut akan disidangkan DPP hari Kamis besok.

“Jadwal pembahasan UMK Pinang kami besok undangannya dari Disnaker Kepri,” ujar Surjadi. (jpg)

Respon Anda?

komentar