Ahok Jadi Tersangka, Partai Pengusung Tak Tarik Dukungan

417
Pesona Indonesia
Ketum PDIP Megawati. Foto: jpnn
Ketum PDIP Megawati. Foto: jpnn

batampos.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama Islam oleh Bareskrim Mabes Polri, Rabu (16/11/2016). Apakah partai pengusung menarik diri?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusung utama menyatakan tak akan menarik dukungan mereka terhadap pasangan Ahok-Djarot.

“PDIP satu senti pun tak bergeser, tetap usung dan dukung Ahok. Itu sudah perintah Ibu Ketua Umum (Megawati) dalam rapat terakhir,” ujar┬áKetua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Trimedya Pandjaitan, di Gedung DPR RI, Rabu (16/11/2016).

Ya, penetapan Ahok sebagai tersangka memang tidak mengubah statusnya sebagai calon gubernur di Pilkada 2017.

Meski demikian, PDIP tidak akan menahan bila ada partai lain yang menarik dukungan kepada Ahok.

“Kalau ada partai pendukung lain balik kanan ya silakan,” ujar Trimedya.

Selain PDIP, Ahok juga didukung oleh Partai Golkar, Partai Hanura, dan Nasdem.

Partai Golkar sehati dengan PDIP. Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan tetap solid mendukung Ahok, meski tetap sebagai tersangka.

“Kalau kita sudah mendaftar ke KPUD, enggak bisa terus kita bilang cabut dukungan,” ujar Yorrys Raweyai, koordinator Bidang Polhukkam Golkar di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Kecuali, menurutnya, jika status tersangka dinyatakan tidak boleh mengikuti Pilkada. “Itu lain cerita,” imbuhnya.

Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa pembatalan pencalonan peserta Pilkada dapat dilakukan jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu dia mengimbau kepada semua pihak agar menghormati keputusan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Kalau kita enggak menghormati hukum yang ada di negara kita, kita mau menghormati apa. Nah inilah proses demokrasi hukum yang sedang kita bangun,” ujar dia. (jpg)

 

Respon Anda?

komentar