Pemprov Kepri Kebut RKA APBD 2017

309
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tengah menggesa Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD 2017. Belum masuknya rancangan APBD 2017 ke DPRD Kepri karena masih menunggu penyesuain dengan Perangkat Daerah yang baru.

“Dengan ada kebijakan pusat yang meminta Pemerintah Daerah melakukan efesiensi terhadap susunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) atau perangkat daerah, harus disesuaikan dengan penyusunan APBD 2017.” ujar Naharuddin menjawab pertanyaan koran Batam Pos, Selasa (15/11) di Tanjungpinang.

Menurut Nahar, perangkat daerah Pemprov Kepri yang baru sekarnag masih dievaluasi Mendagri. Nahar yakin, proses evaluasi tersebut akan selesai dalam waktu dekat ini. Karena untuk penyusunan anggaran disetiap perangkat daerah yang baru dibutuhkan Pengguna Anggaran (PA) atau kepala dinas pada perangkat daerah terkait.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan menyusun RKA 2017 menurut perangkat daerah yang baru. Sehingga tidak dua kali kerja,” papar Naharuddin

Masih kata Nahar, rancangan APBD 2017 yang diserahkan ke DPRD Kepri nanti sudah sesuai dengan perangkat daerah yang baru. Disebutkannya juga, pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan Pagu Indikatif dengan mengacu pada perangkat daerah yang disahkan DPRD Kepri beberapa waktu lalu. Disinggung mengenai berapa jumlah anggaran tersebut, Nahar masih enggan untuk membeberkannya.

“Sekarangkan masih dalam proses, dan saya juga tidak ingin mendahului pimpinan. Yang jelas APBD 2016 pagunya Rp3.056 triliun. Bisa jadi dengan berubahnya struktur organisasi akan turun mengurangi nilai APBD kita nanti,” jelas Nahar.

Disebutkan Nahar, sebagai gambaran rencana strategis pembangunan pada APBD 2017 nanti tetap memperhatikan visi Bapak Gubernur. Kebijakan prioritas tetap saja menyangkut pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu tentunya dibidang pariwisata dan ekonomi. Apalagi baru-baru ini, Kementerian Pariwisata sudah menetapkan Kepri sebagai Gerbang Wisata Bahari Indonesia.

“Menyangkut siapa yang akan mengisi pos-pos perangkat daerah yang baru tentu kebijakan pimpinan. Kita juga tidak ingin pembahasan APBD 2017 molor, dan tetap yakin bisa selesai tepat waktu,” tutup Nahar.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD Kepri Asep Nurdin mengatakan seharunya perombakan susunan organisasi di pemerintahan Provinsi Kepri tidak perlu dilakukan secara terburu-buru dan mendadak. Sebab apabila sifatnya sementara dengan rentang waktu yang sangat singkat pasti akan bermasalah.

“Seharusnya gubernur meneruskan saja struktur organisasi pemerintahan yang telah berjalan. Sebab dengan waktu tersisa tidak lebih dari dua bulan harus dilakukan perombakan lagi untuk menyesuaikan SOTK. Jadi apakah nantinya dengan waktu sesingkat itu kepala dinas dan lainnya akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik,” terangnya.

Menurut Asep, tidak lama lagi Pemprov kepri harus sesegera menyiapkan dan membahas di masing-masing SKPD dalam mempersiapkan susunan rancangan atau draf APBD 2017. Namun dengan telah dilakukannya peromabkan kabinet tersebut, apakah nantinya pejabat baru atau yang pindah akan bisa dengan cepat menyiapkannya. Tentunya pejabat yang pindah SKPD ini harus melakukan penyesuaian dengan kabid, kasi serta pejabat lain dibawahnya. Untuk menyesuaikan ini perlu waktu tentunya.

“Nantinya pejabat yang baru pindah karena dilakukan rotasi harus menyiapkan ajuan anggaran yang akan disusun dalam APBD 2017. Apakah nantinya tidak akan menimbulkan kekacauan dalam pembahasan apabila kepala SKPDnya belum paham betul terkait usulan anggaran yang akan diprogramkannya,” papar Asep. (jpg)

Respon Anda?

komentar