Seluruh Batam Statusnya HPL, Tak Bisa Diberikan Hak Milik

1078
Pesona Indonesia
Menteri Agraria Sofyan Djalil. Foto: metrotvnews
Menteri Agraria Sofyan Djalil. Foto: metrotvnews

batampos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil, angkat bicara soal polemik tarifbaru uang wajib tahunan otorita (UWTO). Ia menegaskan pungutan UWTO di Batam bukan hal yang keliru.

“Seluruh Pulau Batam itu kan HPL. Di atas HPL itu tidak bisa diberikan hak milik,” kata Sofyan yang hadir mendampingi Menko Darmin, usai rapat koordinasi revitalisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Selasa (15/11/2016).

Karena status Batam HPL, maka notabene seluruh lahan di Batam adalah milik negara, sehingga dibebankan hak sewa berupa UWTO.

Inilah kata Sofyan, yang membedakan UWTO dengan PBB. UWTO itu berbeda sifatnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia di wilayah manapun ia tinggal.

“Yang jadi persoalan itu sekarang kan tarifnya. Ada beberapa usul yang sedang kami pertimbangkan sekarang,” tutur pria yang juga menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu lagi.

Sofyan mengatakan, kenaikan tarif UWTO atau sewa lahan ini nantinya akan direvisi. Khususnya untuk sektor permukiman dan komersil. (leo/ceu/spt/she/cr13/bp)

Respon Anda?

komentar