Tarif Baru UWTO Ditunda, Pengusaha Properti Malah Khawatir, Ini Alasannya

3161
Pesona Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution didampingi Menteri Bappenas, Sofyan Djalil (kanan) saat kunjungan kerja terkait revitalisasi BP Batam yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Selasa (15/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution didampingi Menteri Bappenas, Sofyan Djalil (kanan) saat kunjungan kerja terkait revitalisasi BP Batam yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Selasa (15/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id -Perjuangan pengusaha agar tarif baru uang wajib tahunan Otorita (UWTO) dicabut susah mulai membuahkan hasil. Menko Perekonomian yang juga ketua Dewan Kawasan Batam Darmin Nasution sudah mengungkapkan kalau penerapan tarif baru itu ditunda.

Di satu sisi pengusaha menyambut baik sikap Darmin itu, meski belum ada hitam di atas putih. Dengan kata lain, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 yangmengatur Tarif Baru UWTO tersebut belum dicabut atau direvisi.

Di sisi lain, pengusaha khususnya sektor properti malah resah dengan keputusan penundaan tarif UWTO. Pasalnya, justru menimbulkan ketidakpastian hukum di Batam. Para pengusaha khawatir, keputusan ini akan menciptakan persoalan baru.

Situasinya akan kembali seperti ketika PMK 148 belum diterbitkan, dimana semua perizinan lahan dihentikan. BP Batam bisa saja beralasan tidak memiliki pijakan hukum untuk melayani pembayaran UWTO yang jatuh tempo dan pengajuan lahan baru.

Akibatnya, jual beli properti berpotensi macet karena bank tidak berani memproses dokumen lahan yang belum dilegalisir BP Batam.

“Jika tarif UWTO yang baru ditunda, maka pelayanan pasti berhenti,” ujar Ketua Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Heri Supriadi.

Hal-hal seperti ini akan menimbulkan spekulasi negatif mengenai masa depan Batam. “Kami cuma diberi janji selama ini. Lagipula PMK itu yang bisa batalkan adalah Presiden,” ungkapnya.

Idealnya, PMK 148 dicabut, kembali ke tarif lama dan pelayanan lahan tetap berjalan mengacu pada peraturan lama.

Sementara itu, praktisi hukum Batam, Ampuan Situmeang. Dia menanggapi datar pernyataan Darmin tersebut. Menurutnya, pernyataan lisan itu tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat untuk menunda penerapan PMK 148 yang kemudian diatur dengan Perka BP Batam Nomor 19/2016 tentang Tarif Baru UWTO.

“Apa iya segampang itu. PMK 148 itu bukan diterbitkan Pak Darmin,” kata Ampuan, Selasa (15/11/2016).

Karena hanya pernyataan lisan, kata Ampuan, bisa saja hal itu tidak dilaksanakan oleh BP Batam. Kecuali jika pemerintah menerbitkan peraturan pengganti PMK 148 itu, atau peraturan sejenis yang menguatkan keputusan penundaan PMK 148/2016.

“Apa bisa dengan lisan begitu? Ini menyangkut hukum administrasi negara,” ujar Ampuan.

Darmin sendiri mengakui kalau ia tak memiliki kewenangan mengubah atau mengganti PMK tersebut karena dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Namun ia berjanji akan membahas hal tersebut dengan Kemenkeu.

“Makanya kami harus pelajari dulu baru evaluasi,” ujar Darmin usai rapat koordinasi Revitalisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Selasa (15/11/2016). (leo/ceu/spt/she/cr13/bp)

Respon Anda?

komentar