Tarif Baru UWTO Ditunda, Tapi PMK Belum Bisa Diubah

419
Pesona Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution didampingi Menteri Bappenas, Sofyan Djalil (kanan) saat kunjungan kerja terkait revitalisasi BP Batam yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Selasa (15/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution didampingi Menteri Bappenas, Sofyan Djalil (kanan) saat kunjungan kerja terkait revitalisasi BP Batam yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Selasa (15/11/2016). Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Dewan Kawasan Batam, Darmin Nasution, memutuskan menunda pemberlakuan tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Batas penundaan ini sampai ada keputusan baru dari pemerintah pusat.

“Kami minta ditunda dulu sampai keluar peraturan yang baru. Secepatnya,” kata Darmin usai rapat koordinasi revitalisasi Badan Pengusahaan (BP) Batam di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Selasa (15/11/2016).

Darmin mengatakan, pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Sebab tarif baru UWTO ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016. Bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia berjanji segera merevisi tarif UWTO tersebut.

“Soalnya banyak keberatan dari pengusaha baik soal UWTO maupun tarif lannya. Seperti tarif bandara, pelabuhan, dan lainnya,” jelasnya.

Darmin mengakui, pembatalan PMK 148 tidak bisa dilakukan begitu saja. Apalagi peraturan menteri tersebut bukan dikeluarkan olehnya, melainkan oleh Menteri Keuangan.

“Makanya akan kami sederhanakan lebih dulu,” katanya.

Akan tetapi, bagaimanapun menurut Darmin polemik tarif baru UWTO ini harus diselesaikan dan dicarikan solusi terbaiknya. Sebab polemik ini dapat menimbulkan iklim investasi di Batam tak kondusif.

“Makanya kami harus pelajari dulu baru evaluasi,” imbuhnya. (leo/bp)

Respon Anda?

komentar