batampos.co.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengirim usulan angka upah minimum kota (UMK) Batam tahun 2017 ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Selasa (15/11/2016) kemarin batal. Alasannya, Pemko Batam masih menunggu permintaan pekerja yang ingin angka UMK dikirim bersama dengan upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam.
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan usulan dua angka berbeda itu masih belum dikirim ke Gubernur. Padahal, pihaknya sudah menyiapkan dua angka berbeda untuk UMK yakni versi PP 78 tahun 2016 dan pekerja Batam.
“Prinsipnya ada dua angka yang disepakati dewan pengupahan. Ini akan kita sampaikan, namun belum hari ini,” kata Amsakar di sela-sela acara di Swissbel Hotel, Selasa (15/11/2016).
Dikatakannya, pada pertemuan beberapa waktu lalu para pekerja meminta Pemko agar mengirim angka UMK disertai dengan UMS. Namun ternyata UMS ini tak dapat dibahas, karena beberapa diantaranya (sektoral) tak memiliki asosiasi.
“Karena itu, yang akan kita sampaikan ke Gubernur sesuai berita acara saja,” terang Amsakar.
Meski begitu, lanjut Amsakar, Disnaker Batam masih berdiskusi dengan para pekerja menyoal permintaan UMS yang dikirim bersama UMK. Apakah para pekerja sepakat mengirim sebagian UMS yang memang ada asosiasinya.
“UMS tergantung besok (hari ini, red). Soalnya tadi sudah telpon pak Rudi (Kadisnaker Batam) dan beliau bilang masih mencoba membahas. Kalau sudah selesai akan segera kita kirim,” jelas Amsakar.
Amsakar juga mengakui jika PP 78 tahun 2016 sudah mengunci besaran UMK untuk Kota Batam. Namun sebagai pemerintah daerah, pihaknya hanya mencoba menjembatani apa yang menjadi harapan pekerja.
“Kita hanya menjembatani harapan mereka,” kata Amsakar.
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun masih menunggu usulan UMK Batam. Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak karena belum melihat langsung usulan tersebut.
“Saya belum lihat, jadi saya belum bisa menentukan,” katanya. (she)