Notaris Batam Tunggu Revisi PMK Soal Tarif Baru UWTO

422
Pesona Indonesia
Tokoh Tionghoa Kepri Suhendro Gautama (tengah) dan Edi Husi (kanan) didampingi oleh ketua IPTI Kepri Hendra Asman mengucapkan yel-yel IPTI saat peresmian kantor IPTI di Kepri Mall, Batamcentre, Sabtu (12/3/2016). Foto: Dalil harahap/Batam Pos
Suhendro Gautama (tengah). Foto: Dalil harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kalangan notaris yakin, revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 tidak akan berlangsung lama. Maksimal, dalam waktu seminggu, mereka sudah mendapatkan peraturan yang baru.

“Kita lihat dulu satu minggu ke depan,” kata Notaris Senior, Soehendro Gautama, Rabu (16/11/2016).

Mereka ingin memberikan waktu bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk merumuskan revisi peraturan itu dengan tenang.

Kondisi ini dapat mendinginkan suasana yang sempat memanas beberapa minggu terakhir. Ia juga berharap semua pihak tenang sehingga tidak terjadi polemik. “Calm down dulu,” ujarnya.

Sependapat dengan para pengusaha, Soehendro menilai PMK 148 memiliki range yang sangat besar. Dalam jangka waktu sepuluh tahun, bukan tidak mungkin, tarif uang wajib tahunan BP Batam akan berubah lagi. Kondisi selanjutnya tidak dapat diprediksi.

Pemerintah, menurutnya, tidak dapat menjadikan tanah sebagai sumber pendapatan. Sebab, tanah itu merupakan modal untuk berusaha. Sumber pendapatan pemerintah itu adalah apa yang berada di atas tanah tersebut.

“Keputusan Pak Menko itu kami lihat sangat bijak. Supaya PMK itu bisa dievaluasi dan ditinjau kembali,” tuturnya.

Di tempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Batam meminta pemerintah pusat tegas untuk segera memberi kepastian.

“Harus ada kepastian dari pemerintah pusat, sampai kapan dihold (tunda). Jangan sampai menjadi kerugian bagi masyarakat, terutama mereka yang ingin membeli, menjual atau memperpanjang UWTO,” ujar Ketua Komisi I DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura, Rabu (16/11/2016).

Saat ini, kata Nyanyang, banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, terkait kepastian tarif UWTO ini. Ketika tarif baru dikeluarkan, tidak diberlakukan. Malah saat ini keluar keputusan dari menteri, tarif UWTO yang baru ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kalau mau dihapus segera dihapuskan. Jangan digantung seperti ini,” tuturnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengaku, kalau pemerintah pusat mau tegas dan bijaksana, UWTO harus dicabut dan dihapuskan di Batam.

“Kita tahu Batam ingin maju. Tapi majunya masyarakat, pengembang, dan investor juga harus diutamakan,” tegasnya.

Menurutnya, jangan sampai pemerintah jalan sendiri, masyarakat tidak diajak, dan legislasi tidak diikuti. “Mustahil Kota Batam akan maju, kalau masyarakat dan pemerintahnya jalan sendiri-sendiri. Dan penundaan tarif baru ini juga bukan sebuah solusi,” sebut Nyanyang.

Apalagi, lanjutnya, hal ini akan sangat menggangu terhadap peningkatan ekonomi Batam, yang mayoritas mengandalkan jasa. Dengan penundaan seperti ini segala bentuk kegiatan masyarakat terganggu. Yang tentunya akan berdampak kepada keadaan ekonomi masyarakat sendiri.

“Sama dengan Singapura, kita tak punya sumber daya alam dan hanya mengandalkan jasa. Kenapa Singapura lebih maju, karena mereka memiliki masterpland 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Ide inilah yang seharusnya dimiliki pemerintah pusat, BP Kawasan dan Pemko Batam.

“Kalau mau maju, hilangkan salah satu bentuk pemerintah agar jadi otoritas sendiri. Kalau BP kawasan mau jalan jangan ada pemko, begitu juga kalau pemko ada, jangan ada BP kawasan,” tuturnya. (ceu/leo/rng/cr17/bp)

Respon Anda?

komentar