PSDKP Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan di Natuna

745
Pesona Indonesia
Petugas PSDK Batam, Hilman menunjukkan kapal yang ditangkap PSDK batam di perairan Kepri, Senin (14/11). F Dalil Harahap/Batam Pos
Petugas PSDK Batam, Hilman menunjukkan kapal yang ditangkap PSDK batam di perairan Kepri, Senin (14/11). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Satuan kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam menangkap empat kapal nelayan asal Vietnam.

Keempat kapal tersebut menggunakan modus yang sama. Yakni menggunakan bendera Malaysia dan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Tepatnya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) laut Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Adapun keempat kapal vietnam yang dihentikan pelayarannya itu, yakni Kapal Karang 6, Murkham, JMS00637, dan KM PAF 4767 yang diamankan pada Sabtu (12/11) lalu.

Kepala Satker PSDKP Batam Akhmadon mengatakan, modus aksi dari kapal Vietnam itu sama, yakni sengaja memasang bendera Malaysia untuk mengelabui petugas di lapangan.

“Benderanya saja yang Malaysia tapi kapal dan awak kapalnya asal Vietnam,” kata Akhmadon.

Sebelum penangkapan di laut Natuna, petugas juga menangkap kapal yang sama yakni di Perairan Tanjung Berakit, Kepri pada Selasa (11/10).

Dari tiga kapal sebelumnya, petugas mengamankan 48 awak kapal asal Vietnam bersama tiga ton ikan campuran.

Untuk tindak lanjut kasus pencurian ikan itu, pihak PSDKP selain memproses sesusai hukum yang berlaku, tapi juga akan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk penyelidikan penggunaan bendera Malaysia namun mencuri ikan di perairan Indonesia.

“Modus ini (kapal asal Vietnam berbendera Malaysia) sudah mulai marak. Ada apa ini. Apa tujuan mereka menggunakan modus seperti itu. Ini akan coba kami cek dengan pihak Malaysia tapi melalui pemerintah pusat,” ujar Akhmadon.

Sejauh ini pengakuan dari awak kapal yang diamankan, mereka memang sengaja memasang bendera Malaysia hanya untuk mengelabui petugas untuk melindungi identitas negara asal mereka.

“Tapi kemungkinan masih ada tujuan lain dan itu yang akan dicari tahu termasuk koordinasi dengan pemerintah Malaysia,” ujar Akhmadon. (eja/iil)

Respon Anda?

komentar