Ampuan: Legalitas Sertifikat Hak Milik Sah

731
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Praktisi hukum Ampuan Situmeang angkat bicara terkait pro kontra sertifikat hak milik (SHM) untuk perumahan di atas tanah negara di Batam. Dalam pandangan dia, SHM tersebut sah dan legal karena memiliki payung hukum yang jelas.

Ampuan mengatakan, legalitas SHM tersebut berdasarkan SK Nomor 734/UM-KPTS/XII/1998 tentang Penertiban Rekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal yang dikeluarkan Otorita Batam (OB) pada tanggal 1 Desember 1998 silam. SK
tersebut ditandatangani Ketua OB waktu itu, Ismeth Abdullah.

“Ini bukan permainan, karena sah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Ampuan, Jumat (18/11).

Dalam SK tersebut, OB disebut dapat menyerahkan bagian tanah HPL Batam dan mengusulkan penerbitan SHM untuk pemukiman dengan luas lahan di bawah 600 meter kepada si pemohon dengan penerbitan rekomendasi.

Untuk mendapatkan rekomendasi, maka si pemohon harus menyerahkan sejumlah dokumen. Antara lain fotokopi sertifikat HGB, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan tersebut untuk pemohon yang telah memiliki HGB.

Sedangkan untuk pemohon yang belum punya HGB, maka harus menyertakan fotokopi bukti pembayaran UWTO 30 tahun, fotokopi gambar penetapan lokasi (PL), fotokopi surat perjanjian pengalokasian tanah dan surat keputusan pengalokasian tanah, dan fotokopi IMB. SHM untuk pemukiman ini diberikan untuk masyarakat yang memiliki rumah dengan klasifikasi rumah sederhana.

SK Ketua OB ini didukung dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

“Logika hukumnya, HPL itu bukan yang boleh diperjualbelikan, dialihkan, atau dijaminkan. Itu tidak bisa,” tambahnya.

Menurut Ampuan, HPL itu bukan hak yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 16. “HPL itu hanya sempilan dari hak menguasai negara, maka jika HPL itu dikelola tidak sesuai dengan peruntukannya, maka HPL itu akan terhapus dengan sendirinya,” ungkapnya.

Ia menilai OB saat itu gagal memahami bahwa di atas HPL hanya boleh ada Hak Guna Bangunan (HGB) dan tidak boleh ada SHM. “Kalau hak milik itu sekalian melepaskan HPL kepada pemegang hak milik, itu makna hukumnya. Dan status hak milik tidak lagi dapat dipungut UWTO, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi memperpanjang UWTO-nya,” jelasnya.

Untuk membatalkan status SHM atau menurunkannya jadi HGB memerlukan proses yang panjang. “Yang memberikan SHM, HGB, hak pakai, dan lainnya adalah pemerintah lewat BPN, bukan BP Batam,” ujarnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tetang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pasal 2 ayat 1, maka yang bisa membatalkan status hak milik adalah Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi atau kepala kantor BPN kabupaten atau kotamadya.

“Mekanisme pembatalan diatur juga dalam UU pencabutan hak. BPN yang mengetahui mekanismenya,” jelasnya lagi.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan mengatakan keberadaan SHM di atas HPL sudah berlangsung lama. “Saat itu, Pak Ismeth memberikan imbauan agar lahan di bawah 600 meter diberikan status hak milik sesuai dengan imbauan pemerintah pusat,” jelasnya.

Pada tahun 2000, Achyar yang pada saat itu memiliki developer bernama Vincent Cipta Bangun Kharisma, menerapkan hal tersebut. “Banyak rumah punya SHM, seperti di Taman Kota Mas Baloi, Sukajadi, KDA, dan lainnya,” jelasnya.

Pada awalnya, developer hanya boleh mendapat status HGB setelah membeli tanah tersebut dari masyarakat atau dari BP Batam. Ketika masyarakat membeli rumah yang mereka bangun, maka statusnya akan berubah menjadi SHM. Namun mereka tetap membayar UWTO. Waktu itu, karena beredar imbauan tersebut, banyak masyarakat yang menginginkan rumahnya menjadi hak milik.

“Mereka meminta kepada developer untuk mengurusnya atau developer yang menawarkan pengurusan,” jelasnya.

Saat itu, OB yang telah mengeluarkan SK hanya bisa melihat saja. “Orang yang mengurus HGB jadi SHM di BPN tidak boleh diganggu OB,” ungkapnya.

Namun, setelah turunnya Ismeth dari jabatan Ketua OB, maka tidak boleh lagi ada SHM di atas HPL. “Karena ada SHM, HPL jadi bolong-bolong, walaupun itu untuk pemukiman,” terangnya.

Makanya hingga saat ini, ketika masyarakat akan mengubah perumahannya menjadi ruko atau peruntukan lainnya maka ketika mengurus dokumennya ke BP Batam dan BPN, status hak miliknya akan turun menjadi HGB. “Atau ketika menjualnya, maka si pemilik harus mengurus Izin Peralihan Hak (IPH) ke BP Batam, maka di situ juga SHM akan turun jadi HGB,” pungkasnya. (leo)

Respon Anda?

komentar