Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)

104
Pesona Indonesia

Definisi Hukum & Main Hakim Sendiri

Hukum adalah suatu sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap tingkah laku manusia, supaya manusia tidak bisa bertindak sewenang-wenangnya dan melakukan hal yang merugikan manusia yang lainnya.

Setiap tindakan manusia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, namun kenyataannya banyak sekali orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum karena berbagai faktor dan merugikan pihak yang lainnya. Bagi pihak yang melanggar hukum, seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwenang (polisi,jaksa,dll) untuk menangani masalah tersebut.

Namun, pada kenyataan, masyarakat cenderung tidak langsung melaporkan tindakan kriminal tersebut kepada pihak yang berwenang melainkan melakukan tindakan main hakim sendiri atau peradilan massa.
Dalam kamus besar bahasa indonesia, main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb). Masyarakat melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana (pencuri,, pencopet, dsb) tanpa melalui proses hukum.

Peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana tertangkap di tempat ramai (jalan raya, halte bus, mall, pasar dsb) dan tidak segera dilaporkan atau dibawa ke pihak yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri dapat berupa membakar pelaku tindak pidana hidup-hidup, memukul sampai pelakunya luka parah bahkan meninggal dan sebagainya.

Apa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri ?
    Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Hal tersebut terjadi karena timbulnya kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di negara karena banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari hukuman serta lemahnya penegakan hukum sehingga perilaku-perilaku kejahatan sering terjadi dan terulang di kalangan masyarakat.
    Kurangnya pendidikan/pengetahuan masyarakat mengenai hukum
Masyarakat seringkali merasa bingung ketika membutuhkan suatu pertolongan hukum karena kurangnya pengetahuan terhadap hukum sehingga ketika terjadi suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain, masyarakat akan langsung melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa memikirkan dari segi hukum.
    Supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi atau menjadi jera dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya supaya tidak melakukan perilaku kejahatan.
    Ikut-ikutan saja
Seringkali ketika terjadi tindakan main hakim sendiri, masyarakat ikut-ikutan menghajar pelaku kejahatannya.
    Perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melampiaskan amarahnya dengan menghajari dan memukulinya.

Tindakan main hakim sendiri harus diatasi oleh lembaga yang berwenang supaya hukum dalam suatu negara dapat terjamin. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi pihak yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan main hakim sendiri berupa, tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, tidak  ada laporan mengenai adanya tindakan main hakim sendiri, letak TKP yang jauh dari markas kepolisian (khususnya di daerah yang sulit tranportasi), tidak ada masyarakat yang mau memberikan ketarangan (saksi) terhadap tindakan main hakim sendiri, serta ruang tahanan yang kurang memadai untuk tempat tahanan dalam perkara yang melibatkan massa.

Contoh kasus kejahatan main hakim sendiri

    Kasus yang terjadi di Jalan Bambu Kampung Buaran, RT 03/03, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Seorang begal tewas setelah dibakar oleh warga yang geram, Selasa (24/2). Pelaku sebelumnya sedang beraksi dengan melukai korbannya dengan menggunakan pedang samurai.
Beruntung warga ada yang melihat aksi itu dan bersama massa lain menangkap pelaku. Pelaku kemudian dihajar hingga babak belur. Tak puas, pelaku kemudian disiram bensin dan dibakar hingga tewas.

Dari contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memberi hukuman kepada pelaku kejahatan pidana tanpa melalui suatu proses hukum, dan hukuman yang diberikan telah jauh melebihi hukuman yang seharusnya dikenakan kepada pelaku kejahatan pidana tersebut. Masyarakat membakar hidup-hidup pelaku kejahatan pidana, dimana pada saat masyarakat melakukan hal tersebut, masyarakat telah melanggar hukum. Apakah masyarakat yang telah melakukan tindakan main hakim sendiri bisa dihukum ? apa dasar hukumnya ?

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) yang di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa, perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Pelaku tindakan main hakim sendiri bisa dihukum berdasarkan  KUHP pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 170 tentang kekerasan, pasal 406 tentang perusakan

KUHP pasal 351 tentang Penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda.

Yang berbunyi :
Ayat 1 “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
Ayat 2 “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yng bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”
Ayat 3 “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

KUHP pasal 170 tentang Kekerasan dengan ancaman pidana penjara.

Yang berbunyi :
Ayat 1 : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
KUHP Pasal 406 tentang Perusakan dengan ancaman pidana penjara atau denda.

Yang berbunyi :
Ayat 1 :“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jadi, masyarakat yang pada awalnya merupakan korban bisa dituntut sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku, apabila mereka melakukan tindakan main hakim sendiri.

Hal yang perlu kita ketahui, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kita wajib mematuhi hukum itu sendiri. Tindakan apapun yang kita lakukan akan melibatkan hukum, oleh karena itu janganlah mengambil jalan pintas dengan menghakimi orang lain tanpa proses hukum dan melakukan kejahatan pidana tanpa disadari. Siapapun yang terbukti bersalah, akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, apabila melihat atau mengetahui adanya kejadian penangkapan pelaku kejahatan oleh massa, segeralah melapor ke pihak yang berwenang, biarkanlah pihak yang berwenang yang melakukan proses hukum tersebut supaya sistem hukum di negara Indonesia dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca,
Salam Justicia !

 

Oleh : Bety Lauren
Mahasiswi Universitas Internasional Batam

Respon Anda?

komentar