Dana Desa Tahap Dua Karimun Capai Rp 11 Miliar

496
Pesona Indonesia
ilustrasi dana pusat untuk daerah. Foto: istimewa
ilustrasi dana pusat untuk daerah. Foto: istimewa

batampos.co.id – Dana Desa (DD) yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Karimun mencapai Rp 27 miliar yang diperuntukan 42 desa.

Untuk tahap kedua, pencairannya tersisa Rp 11.019.700.70800, dan sudah mulai dilakukan pencairan hingga akhir Desember mendatang.

“Jadi sekarang untuk pencairan DD tahap kedua terjadi perubahan setiap desanya. Ada yang bertambah dana desanya, maupun yang berkurang. Sesuai dengan claster 60 persen dari tahap pertama dengan formula yang terbaru dari Pusat untuk pencairan tahap kedua ini,” jelas Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Hj Khairita, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun, Senin (21/11/2016).

Dirinya mencontohkan, Desa Pauh pagu DD tahap pertama yaitu Rp646.851.300 ribu berdasarkan claster 60 persen. Namun, setelah perhitungan formula rumus yang telah ditetapkan secara nasional menjadi Rp3.422.700 ribu. Artinya, harus diambil dananya tersebut dari tahap pertama saja melalui fasilitasi bagian keuangan. Dengan syarat, APBDes Perubahan yang disetujui bersama dengan SKĀ  Kepala Desa, BPD untuk mengetahui perubahan dana tersebut.

“Nah, sekarang sudah yang mengusulkan ada 10 desa. Dan sisanya desa, tinggal membuat perubahan seperti di atas,” tuturnya.

Sedangkan, penggunaan DD tersebut dengan batas hingga bulan Maret tahun 2017 mendatang. Sehingga, pihaknya tinggal melakukan pembimbingan tentang pengurusan administrasi dalam tahap pencairan kedua ini. Termasuk, dalam pelaporan pertanggungjawaban kegiatan disetiap Desa.

“Realisasi pengerjaan proyek dari 42 Desa sudah mencapai 65 persen. Termasuk dalam pelaporan SPJ kegiatan,” kata wanita berjilbab ini.

Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari APBD Karimun sebesar Rp14 miliar sudah dilakukan pencairan dua tahap yang mencapai Rp9.684.222.800 miliar. Dengan demikian, tersisa Rp4.445.777.200 miliar yang akan dicairkan pada tahap ketiga pada bulan Oktober ini. Artinya, penggunaan DD tersebut sudah diatur dalam Permendesa no21 tahun 2015 yang diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) no6 tahun 2016 tetang pedoman teknis, pelaksanaan DD yang bersumber dari APBN 2016 yang disempurnakan lagi dengan Perbup no13 tahun 2016.

“Saya harapkan kepada semua Kepala Desa, agar segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD. Untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Intinya, peranan Desa dengan masyarakat untuk bisa membangun daerahnya lebih baik dengan menggunakan DD,” ucapnya. (tri)

Respon Anda?

komentar