batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Batam persoalan lahan memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Atas dasar itu, Gubernur Nurdin persoalan lahan Batam harus dievaluasi sampai tuntas. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang sama.
“Kita dukung adanya penundaan perizinan lahan di Batam. Untuk kebutuhan pembangunan Batam, tentu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media usai menghadiri kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kepri di Hotel CK, Tanjungpinang, Senin (21/11/2016).
Disinggung apa upaya yang akan dilakukannya untuk melakukan evaluasi tersebut, Nurdin mengharapkan pemerintah pusat ikut andil dalam mencari solusi terbaik untuk persoalan lahan di Batam.
Sama halnya seperti menunda kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam. Ditegaskan Nurdin, untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik perlu semua lini perlu diperbaiki.
“Output yang kita harapkan dari evaluasi adalah, adanya pelayanan yang lebih baik. Sehingga terbebas dari praktek-praktek pungli yang gencar diberitakan di media-media massa,” papar Nurdin.
Gubernur Nurdin juga mengatakan, dirinya menyambut baik langkah-langkah yang diambil Menko Perekonomian Darmin Nasution. Termasuk mengevaluasi kebijakan yang menjadi keluhan pengusaha dan masyarakat.
Disbutkannya juga, apa yang dikeluhkan pengusaha sudah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Karena itu, kata Nurdin, dia meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menjadikan situasi Kota Batam agar kondusif.
Menurut Gubernur, Batam ini miniatur Indonesia. Semua warga dari berbagai provinsi ada di sini. Jangan buat kegaduhan di Batam. Itu juga bentuk cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ditegaskan Nurdin, bersama-sama dengan seluruh unsur terkait, akan mencari solusi ataupun jalan terbaik agar permasalahan ini bisa memberi kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Batam.
“Kita harus sama-sama berbenah. Sehingga pembangunan di Provinsi Kepri berjalan dengan baik, tanpa adanya kisruh-kisruh yang menghambat pembangunan Batam kedepan,” tutup Nurdin.
Seperti diketahui, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengajak masyarakat di Provinsi Kepri, Batam khususnya untuk sama-sama memberantas praktik pungutan liar (Pungli). Ditegaskan Nurdin, pelayanan publik di Kepri harus bebas pungli. Apabila masih ada ditemukan pungli sekecil apapun, segera laporankan. Menurut Nurdin, dengan memberantas pungli maka pelayanan untuk masyarakat dapat berjalan lebih baik dan cepat.
Dikatakan Gubernur Nurdin, pungutan liar, saat ini menjadi topik hangat yang meresahkan bagi masyarakat. Dirinya bersama seluruh Gubernur sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di istana negara. Poin penting yang ditekankan Presiden Jokowi adalah, pungli itu menghambat pertumbuhan Ekonomi serta mengganggu aktifitas masyarakat dibidang pelayanan.
“Kepri harus bebas pungli, sehingga bisa mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi. Harus ada kesadaran bersama, untuk menjadikan Kepri bebas pungli,” ajak Nurdin. (jpg)