Etnis Rohingya Terus Dibantai di Myanmar, 1.250 Rumah Dibakar

256
Pesona Indonesia
Anak-anak etnis Rohingya yang kehilangan keluarga dan tempat tinggal akibat kekerasan yang mereka terima dari warga lokal dan pemerintah melalui militer dan polisi. Foto: Soe Zeya Tun/reuters
Anak-anak etnis Rohingya yang kehilangan keluarga dan tempat tinggal akibat kekerasan yang mereka terima dari warga lokal dan pemerintah melalui militer dan polisi. Foto: Soe Zeya Tun/reuters

batampos.co.id –  Kejahatan kemanusiaan terus berlangsung. Tak hanya para bikus dan warga Myanmar yang ikut membantai, kini pemerintah juga mengerahkan militer. Akibatnya, korban terus berjatuhan.

Bahkan, puluhan ribu warga etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, terlunta-lunta. Rumah-rumah mereka rata dengan tanah setelah diserang oleh pasukan pemerintah setempat.

PBB menyebut setidaknya 30 ribu orang kehilangan tempat tinggal sejak tentara menyerbu enam minggu lalu. Namun, separo jumlah tersebut kehilangan tempat tinggalnya dalam dua hari terakhir gara-gara militer melakukan serangan besar-besaran menggunakan helikopter tempur.

Berdasar analisis gambar satelit yang dirilis Human Rights Watch (HRW) Senin (21/11/2016), ada sekitar 1.250 bangunan milik etnis Rohingya di Rakhine yang dibakar hingga rata tanah. Sebanyak 820 bangunan di lima desa dirusak pada 10–18 November lalu.

Direktur HRW Asia Brad Adams menyebut gambar satelit yang didapatkan tersebut sudah sampai taraf mengkhawatirkan.

Terlebih, sensor di satelit milik HRW itu juga mendeteksi adanya kebakaran di beberapa desa lainnya.

’’Pemerintah Myanmar harus menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut,’’ tegas Adams.

Jumlah kerusakan rumah warga yang dipaparkan HRW di atas tersebut jauh dari pernyataan pemerintah.

Sebelumnya pemerintah Myanmar mengklaim kurang dari 300 rumah yang rusak akibat bentrokan di desa-desa yang dihuni etnis Rohingya. Pelakunya pun menurut pemerintah bukan pasukan militer, melainkan militan yang ingin membuat pemerintah dan penduduk salah paham.

Pemerintah juga menuding penduduk Rohingya membakar rumah-rumah mereka sendiri untuk menarik perhatian dunia internasional. Namun, paparan penjelasan pemerintah tersebut meragukan. Sebab, jurnalis dan beberapa lembaga lainnya yang ingin memverifikasi pernyataan HRW di atas tidak diberi akses untuk memasuki lokasi. Pengamat internasional yang ingin datang ke lokasi kejadian juga ditolak.

Pemerintah tidak hanya menutup akses untuk melihat kondisi etnis Rohingya. Mereka juga menuding HRW dan para aktivis sebagai bagian dari konspirasi untuk merusak image Myanmar.

“Alih-alih menanggapi tudingan dengan gaya era militer dan penyangkalan, pemerintah seharusnya cukup melihat fakta-fakta yang ada,” tegas Adams.

“Jika tidak ada yang disembunyikan pemerintah, mereka seharusnya tidak masalah memberikan akses ke jurnalis dan penyelidik HAM,” tambahnya.

Selain rumah-rumah yang rata dengan tanah, setidaknya ada 100 orang yang tewas dan 400 orang ditangkap. Namun, para aktivis mengklaim jumlah etnis Rohingya yang tewas jauh dari angka 100 tersebut. Para aktivis dan saksi melaporkan bahwa pasukan militer tidak hanya membunuh warga. Mereka juga memerkosa para perempuan dan menjarah rumah-rumah sebelum akhirnya membakarnya.

Etnis Rohingya yang ketakutan berusaha melarikan diri ke Bangladesh. Rakhine berbatasan langsung dengan Bangladesh. Namun, pemerintah Bangladesh tidak mau menerima warga Rohingya. Mereka dikembalikan ke Myanmar. Pintu perbatasan ditutup.

PBB sudah meminta Bangladesh membuka pintu perbatasannya dan menerima etnis minoritas di Myanmar tersebut. Namun, sampai berita ini diturunkan, permintaan PBB itu belum ditanggapi.

Jumat lalu (18/11/2016) utusan khusus PBB yang ditunjuk untuk mengusut pelanggaran HAM di Myanmar Yanghee Lee sudah mengkritisi pemerintah. Dia mendesak pemerintah menangani krisis di Rakhine dan segera mengambil tindakan untuk melindungi penduduk sipil.

“Pasukan keamanan seharusnya tidak diberi kekuasan penuh untuk meningkatkan operasi mereka,” tegas Lee saat itu.

Etnis Rohingya yang mendominasi wilayah Rakhine bisa dibilang stateless alias tidak memiliki kewarganegaraan. Jumlah mereka mencapai 1,1 juta orang. Pemerintah Myanmar tidak mau mengakui mereka sebagai warga dan menudingnya sebagai penduduk Bangladesh. Di sisi lain, Bangladesh juga tidak mengakui mereka.

Ini bukan kali pertama kericuhan terjadi di Rakhine. Pada 2012, lebih dari 100 orang tewas setelah bentrokan antara warga muslim Rohingya dan penduduk penganut Buddha yang menjadi mayoritas di Myanmar. Gara-gara kejadian tersebut, puluhan ribu warga Rohingya akhirnya tidak memiliki tempat tinggal. (AP/BBC/DW/sha/c17/any/byu/wan/jpgrup)

Respon Anda?

komentar