Kapolri Ancam Bubarkan Aksi Bela Islam III Jika Salat Jumat di Jalan Protokol

308
Pesona Indonesia
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media terkait hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan terhadap gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11). Kapolri menyatakan penetapan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

batampos.co.id – Aksi Bela Islam III yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) memastikan kembali turun ke jalan melakukan aksi damai pada Jumat, 2 Desember 2016.

Aksi ini bakal dihadiri jutaan umat Islam dari berbagai wilayah di Jakarta dan wilayah lainnya di Indonesia. Apalagi aksi kali ini bertepatan dengan Jumat kubro dan Maulid Akbar, karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pada 18 November 2016, Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq mengatakan aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 bukan sekadar aksi damai, tapi super damai.

“Karena saat itu kita akan melaksanakan salat Jumat di sepanjang Soedirman -Thamrin, dari Semanggi sampai Istana, dengan posisi Imam dan khatib di Bundaran HI,” kata Rizieq dalam konferensi pers di AQL Center, Tebet Utara, Jumat (18/11/2016) lalu.

Namun, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyanyangkan rencana aksi salat Jumat berjamaah menutup jalan utama di ibukota.

Menurut Tito, seharusnya salat Jumat digelar di masjid-masjid, tidak menutup jalan protokol yang akan merugikan masyarakat luas.

“Kalau mau salat Jumat di Istiqal, Monas, Lapangan Banteng, monggo. Tapi kalau di jalan raya yang menutupi jalan vital, strategis, tidak bisa. Bikin Jakarta macet, menggganggu ketertiban publik,” tuturnya, seperti diberitakan RMOL.

Peringatan keras ia sampaikan kepada para perencana aksi dan masyarakat yang berniat mengikutinya.

“Kami akan melarang kegiatan itu. Kalau dilaksanakan, akan kami bubarkan. Kalau melawan, akan kami tindak,” tegas mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, sejumlah tokoh yang akan menggelar aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang telah menjamin aksi akan berjalan dengan damai.

“Intinya, tadi dari semua pihak yang akan berdemonstrasi 2 Desember mengatakan, itu demonstrasi damai. Bahkan tadi dikatakan super damai,” ujar Wiranto usai menggelar silaturahmi dengan tokoh-tokoh lintas agama di Kemenko Polhukam, Senin (21/11/2016).

Pernyataan para tokoh itu menurut Wiranto, merupakan jaminan yang menggembirakan.

Karena demonstrasi merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka hukum. Dan itu bakal dilaksanakan tanpa mengganggu ketentraman orang lain.

“Beberapa tokoh tadi dari HMI dan Muhamadiyah, dari NU, banyak oraganisasi Islam tadi, dari FPI juga, menyatakan seperti itu (aksi 2 Desember merupakan aksi damai,red). Jadi saya mengapresiasi itu,” tutur Wiranto.

Selain itu, mantan Panglima ABRI ini mengatakan, sejumlah tokoh agama juga menyampaikan banyak masukan terkait kondisi yang ada saat ini. Antara lain, kondisi di mana ada pihak-pihak yang mulai lupa dengan warisan dari para pendahulu.

Menurut Wiranto, warisan para pendahulu pendiri bangsa harus dijaga dan dirawat dengan baik. Karena hal itulah yang akan membawa Indonesia mampu mewujudkan cita cita negara yang adil dan makmur. (ald/RMOL/sam/jpnn)

Respon Anda?

komentar