UMK Tanjungpinang 2017 Diteken Gubernur, Nilainya Rp 2.359.661

305
Pesona Indonesia
Foto: istimewa
Foto: istimewa

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun akhirnya meneken Upah Minimun Kota (UMK) Tanjungpinang 2017 sebesar Rp 2.359.661. UMK ini efektif diberlakukan per Januari mendatang.

“Saya barusan telepon Pak Tagor (Kepala Disnaker Kepri, red). Beliau bilang sudah diteken gubernur,” kata Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Surjadi, kemarin.

Pada usulan ke Pemprov Kepri, Surjadi menuturkan, Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang hanya melampirkan satu usulan angka saja kepada Gubernur Provinsi Kepri. Memang tidak dipungkiri Surjadi pada pembahasan terdahulu, juga sempat terjadi usulan angka berbeda antaranggota DPK dan sejumlah serikat pekerja.

Kata Surjadi, ada yang mengusulkan angka untuk UMK Tanjungpinang 2017 sekurang-kurangnya Rp 2,5 juta. Namun, lantaran dalam pembahasan penghitungan UMK 2017 ini mengacu rumus yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, angka usulan tersebut ditolak.

“Sehingga berdasarkan PP 78 itu, yang kiami ajukan untuk UMK 2017 sebesar Rp 2.359.661 atau naik Rp 179.836 dari upah minimun di tahun 2015. Dan hari ini (kemarin, red), sudah diteken Pak Gubernur,” kata Surjadi.

Karena sudah diteken dan secara efektif diberlakukan dalam pengupahan per Januari 2017, Surjadi mengimbau kepada seluruh pengusaha agar mematuhi kesepakatan ini. Artinya setiap perusahaan yang memperkerjakan karyawan diharuskan memberikan upah seminimalnya sesuai dengan UMK yang ada.

Dan yang tidak kalah penting, sambung Surjadi, adalah memerhatikan skala dan struktur upah. Ia menegaskan, bahwasanya UMK adalah upah paling dasar bagi pekerja di tahun pertama. Akan berbeda upah yang diterima bila mengacu pada skala dan struktur upah yang sudah diatur undang-undang.

“Masa iya pekerja yang sudah sepuluh tahun dengan nol tahun kerja gajinya sama,” kata Surjadi mencontohkan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 78 Tahun 2015 disebutkan, struktur dan skala upah sebagaimana wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Kemudian wajib di diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh. Sebab itu, Surjadi mengimbau agar pengusaha benar-benar mematuhi ini.

Lantas, bagaimana bila ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan upah minimum yang ada? Surjadi menjelaskan, hal itu bisa disikapi dengan pelaporan ke Dinsosnaker Tanjungpinang, untuk kemudian difasilitasi laporannya ke Disnaker Provinsi Kepri. “Lalu dilakukan audit untuk kemudian diterapkan penangguhan,” jelasnya.

Akan tetapi bila tidak ada laporan soal ketaksanggupan, tidak boleh tidak bagi perusahaan untuk tidak mematuhi aturan pemberian upah bagi para pekerjanya. (muf)

Respon Anda?

komentar