Aksi 212 Disebut Kapolri Ada Agenda Makar, Ini Analisa Mayjen TNI Supiadin

3598
Pesona Indonesia
Peserta demo Bela Isalm II memadati gerbang samping Gedung Pertamina, Jakarta. Foto Fatra/jpnn.com
Peserta demo Bela Isalm II. Aksi serupa (Bela Islam III) akan digelar kembali pada 2 Desember 2016. Agendanya, meminta Ahok ditahan. . Foto Fatra/jpnn.com

batampos.co.id – Sejak Gerakan Nasional Pengawal (GNP) Fatwa MUI memastikan akan kembali turun ke jalan dalam aksi bertajuk Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian terang-terangan mengungkapkan kalau aksi 212 itu ada agenda makar.

Sementara petinggi GNP-Fatwa MUI bersama para petinggi FPI menegaskan kalau aksi tersebut merupakan aksi super damai. Tidak ada agenda makar seperti yang digembar-gemborkan.

Imam Besar FPI Habib Rizieg bahkan menegaskan, isu aksi Bela Islam III itu memiliki agenda makar adalah fitnah.

”Itu Fitnah, kita tak ada agenda makar. Kita demo meminta Ahok ditahan,” tegas Habib saat datang menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan Penistaan Agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonanktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, di Bareskrim Mabes Pori, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Benarkan aksi 212 itu memiliki agenda makar?

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra menyatakan adanya informasi tindakan inkonstitusional berupa makar pada aksi 212 seharusnya tidak diungkap ke publik. Sebab, dia yakin tindakan itu tak memenuhi syarat dilakukan di Indonesia.

Seharusnya, kata Supiadin, informasi sensitif seperti itu disimpan oleh aparat untuk dijadikan bahan penyelidikan. Sebab, kalau memang betul ada makar, rencana itu tidak akan terjadi.

“Saya yakin makar itu tak terjadi di Indonesia, karena tidak ada syarat yang memenuhi. Pemerintahan ini kan masih kredibel, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah masih cukup tinggi,” kata Supiadin di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Kedua, lanjut politikus Nasdem ini, tidak ada indikator Presiden Joko Widodo melanggar UUD 1945. Ketiga, di dunia ini tindakan makar tidak akan terjadi tanpa dukungan militer.

“Sementara Panglima (Jenderal Gatot Nurmantyo) secara tegas mengatakan kalau terjadi makar, maka akan berhadapan dengan TNI. Jadi sangat jelas posisi TNI,” ujar politikus daerah pemilihan Jawa Barat ini.

Pihaknya curiga upaya makar itu sengaja dihembuskan di media sosial untuk memancing reaksi pemerintah. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian yang bertanggungjawab terhadap keamanan publik, juga berhati-hati dan bijak menyikapinya.

“Saya yakin umat Islam yang berdemo tidak akan melakukan makar. Saya juga mengimbau masyarakat yang akan berdemo, gunakan tempat yang steril dari aktivitas masyarakat. Kalau mau istigosah di sekeliling Monas saja. Tidak perlu di Bundaran HI,” imbaunya.(fat/jpnn)

Respon Anda?

komentar